Saresehan KKJB, Soroti Arah Pembangunan dan Napak Tilas Kepemimpinan di Jawa Barat

BANDUNG,iNews BandungRaya.id - Saresehan Kaukus Ketokohan Jawa Barat (KKJB) yang digagas sejumlah tokoh mengupas tuntas perjalanan Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 Provinsi Jawa Barat dan Kemerdekaan RI ini, dihadiri oleh para tokoh dan aktivis perwakilan di Jawa Barat dari beragam profesi dan organisasi.

Baca Juga

Aher Sentil Ketimpangan Ekonomi Jabar Jelang HUT Ke-81 RI

Seperti Mantan Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanagara, Aktivis Budaya dan Lingkungan Sunda Dadang Hermawan (Mang Utun), dan sejumlah tokoh lainnya.

Sementara nara sumber dari kegiatan ini adalah Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha dan Ketua KKJB, Eka Santosa dengan moderator mantan pimpinan DPRD Jabar, Komarudin Taher.

Ketua KKJB, Eka Santosa mengatakan, saresehan yang digelar bertepatan dengan HUT Provinsi Jawa Barat ini menjadi ajang diskusi dan berbagi pemikiran para tokoh untuk menghasilkan rekomendasi dan pemikiran bagaimana Jabar ke depan bisa lebih baik.

Baca Juga

Saresehan Kaukus Ketokohan Jawa Barat Bahas Kedaulatan Pangan Petani dan Musda HKTI

"Pada perspektif Budaya Sunda bahasa buhun, "Moal aya ayeuna lamun euweuh poe kamari". Jadi forum ini adalah wadah kejujuran untuk mencari rekomendasi demi perbaikan Jawa Barat ke depan," kata Eka usai kegiatan, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, slogan Jawa Barat dengan tagline Gemah Ripah Repeh Rapih itu harus dijiwai oleh Gubernur Jawa Barat siapapun yang memimpinnya. Jangan sebaliknya, malah dikaburkan oleh slogan lainnya.

Sejauh ini kepemimpinan di Jawa Barat dari fase orde lama, orde baru, hingga orde reformasi, tidak pernah ada kepemimpinan seirisan. Dimana kemenangan di eksekutif tidak berbarengan dengan kekuasaan di legislatif.

Baca Juga

KKJB Minta Sarimukti Ditutup, Pengelolaan Sampah Bandung Raya Diambil Pusat Seperti Citarum Harum

Kendati begitu, tidak benar jika ada stigma kalau Jawa Barat tidak pernah melahirkan kepemimpinan yang hebat dan diakui nasional. Seperti pada sosok Solihin GP Gubernur Jawa Barat periode 1970–1975 yang berasal dari militer.

Kemudian Mohammad Yogie Suardi Memet (Yogie S. Memet) Gubernur Jawa Barat ke-10 yang menjabat dari 22 Mei 1985 hingga 17 Maret 1993. Lalu Mayjen TNI (Purn) Nana Nuriana, Gubernur Jawa Barat yang menjabat dari tahun 1993 hingga 2003.

Ada juga Ahmad Heryawan atau Aher yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat selama dua periode, yaitu pada tahun 2008 hingga 2018. Bahkan selama menjabat ia mendapatkan 270 penghargaan dan kini duduk di DPR RI.

"Jadi secara warisan dan tradisi nilai kepemimpinan di Jawa Barat harus diperhitungkan, karena kontribusi pemikirannya kepada pemerintah pusat," tuturnya.

Sementara Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha menyoroti gaya kepemimpinan di Jawa Barat khususnya dari era Ahmad Heryawan, Ridwan Kamil, dan Dedi Multadi.

Ketiganya memiki kekhasan masing-masing dalam memimpin Jawa Barat. Seperti Dedi Mulyadi dengan gaya kesundaan, Ridwan Kamil lebih ke pendepakan teknokrat, dan juga Ahmad Herryawan dengan intelektualitasnya.

"Saya melihat mereka memiliki style-nya masing-masing, seperti KDM yang kuat divisualisasinya saat menyelesaikan satu kasus di lapangan, walaupun itu tidak secara kolektif menyelesaikan semua permasalahan yang sama. Jadi kontinyuitas leadership itu berbeda beda," imbuhnya.

Sementara itu beberapa poin penting dari saresehan ini menegaskan bahwa Provinsi Jawa Barat dibangun melalui perjuangan serta peradaban yang luhur dan bersendikan pada tata nilai budaya yang diabadikan dalam lambang Pemerintahaan Provinsi Jawa Barat dengan moto ' Gemah Ripah Repeh Rapih '.

Jawa Barat sebagai penyangga Ibu Kota Negara RI dengan jumlah penduduk terbanyak kurang lebih 50 juta dan 27 Kabupaten /Kota , dengan jumlah pemilih sekitar 35 juta, sudah selayaknya mendapat perhatian lebih secara proporsional dari pemerintah pusat.

Warisan tradisi sejarah pemerintahan di Jawa Barat bahwa setiap Mantan Gubernur Jawa Barat pada periode sebelumnya (sebelum reformasi) selalu diberi penghormatan beserta tanggung jawab dalam memberikan konstribusi pada penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional.

Pada konteks tersebut di atas maka Kaukus Ketokohan Jawa Barat mengusulkan salah satu Tokoh Jawa Barat Dr. H. Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat 2 Periode 2008 - 2018 , Anggota DPR RI 2024 - 2029) yang sukses memimpin Jawa Barat selama 2 periode untuk menjadi salah satu pembantu presiden yang mewakili aspirasi warga Jawa Barat.

Sebagai sebuah evaluasi dan renungan tentang kepemimpinan Provinsi Jabar saat ini Kaukus Ketokohan Jawa Barat menilai serta melihat dengan seksama bahwa pengelolaan Pemerintahan Jawa Barat terkesan serampangan sehinga terjadi distorsi pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jabar saat ini.

Kondisi ini merupakan sebuah anomali/penyimpangan pada tata kelola pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi defisit anggaran pada APBD Jabar 2026 sebesar 5,7 triliun dalam waktu enam bulan terakhir. (*)

Editor : Rizki Maulana