Dapur MBG Terancam Gulung Tikar, Pengelola SPPG di Priangan Timur Adukan BGN ke DPR

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Niat mulia pemerintah dalam menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak Indonesia kini dihadapkan pada ujian berat di tingkat akar rumput. Para pengelola dapur di daerah mendadak dihinggapi kecemasan menyusul terbitnya regulasi anyar yang dinilai bakal melumpuhkan efisiensi finansial di lapangan.

Gelombang keresahan ini terekam jelas dalam pertemuan konsolidasi yang dihelat di Sunny Cafe & Resto, Jalan Letjen Mashudi, Kota Tasikmalaya, pada Rabu (4/11/2026). Puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari kawasan Priangan Timur berkumpul guna merumuskan sikap bersama atas peralihan Surat Keputusan (SK) dari nomor 63539 ke SK 63551 yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga

Mitra MBG Resah, Minta BGN Segera Buka Operasional SPPG yang Masih Moratorium

Beban Finansial Membengkak, Ancaman Defisit Rp1 Miliar di Depan Mata

Titik nadi permasalahan bermula dari perombakan skema pencairan dana yang dinilai terjun bebas. Jika sebelumnya para pengelola mengandalkan tarif operasional harian tetap senilai Rp6 juta, regulasi terbaru justru menerapkan formula insentif Rp2.000 per anak penerima manfaat.

Bagi para pengelola dapur, perubahan ini bukan sekadar penyesuaian administratif semata, melainkan hantaman telak bagi kelangsungan operasional dapur. Kalkulasi internal menunjukkan bahwa aturan baru tersebut berpotensi memicu kerugian hingga Rp80 juta setiap bulannya, atau menembus angka defisit fantastis mencapai Rp1 miliar dalam kurun waktu satu tahun. Belum lagi beban logistik kendaraan operasional yang kini dialihkan sepenuhnya ke pundak mitra.

Baca Juga

Kejagung Sita Aset Miliaran Rupiah Kasus MBG, Ini Tanggapan Tegas Pihak Sony Sonjaya

Kondisi terjepit ini memaksa para pengelola mengambil langkah darurat yang menyangkut hajat hidup para pekerjanya.

"Ini menjadi dilema bagi kami mitra SPPG yang harus mengurangi jumlah relawan tanpa alasan yang jelas. Padahal mereka sangat bergantung pada dapur SPPG untuk bertahan hidup," kata salah satu Mitra MBG Kota Tasikmalaya Badai.

Efek Domino: Potensi Pengangguran Baru di Tingkat Lokal

Baca Juga

Pemerintah Tegas Benahi MBG, Pelanggaran Bisa Berujung Proses Hukum

Sikap berat hati untuk melakukan efisiensi tenaga kerja ini dikhawatirkan melahirkan masalah sosial baru di daerah. Sejak roda program ini berputar, para relawan dapur telah mendedikasikan tenaga demi kelancaran suplai makanan bergizi.

Kekhawatiran senada diutarakan oleh Nandang Makmur, perwakilan mitra SPPG Suksasenang, Kabupaten Tasikmalaya. Ia menyoroti kontradiksi antara tujuan penyerapan tenaga kerja dengan dampak riil dari aturan anyar tersebut.

"Ya, di mana ini akan menambah jumlah pengangguran baru karena semua mitra SPPG terpaksa harus mengeluarkan sebagian relawannya," ujarnya.

Baca Juga

Bukan hanya Sekadar Gizi, Program MBG Terbukti Mampu Gerakkan Perekonomian Desa

Meskipun dihadapkan pada tekanan operasional yang pelik, para pengelola tetap menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kepala BGN Sudaryono atas cetusan besar program ini. Namun, mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh agar realitas di lapangan tidak diabaikan.

Robi Tamzil, selaku mitra SPPG Ciamis, mendesak pimpinan BGN turun langsung meninjau kondisi dapur di daerah.

"Kami berharap pihak BGN bisa turun langsung melakukan asistensi ke mitra-mitra SPPG untuk mengecek secara langsung kondisi di lapangan, agar paham bagaimana pengelolaan dapur SPPG yang sebenarnya, tidak hanya menerima laporan dari pihak mitra saja," ujar Robi.

Baca Juga

Hadapi Beragam Tantangan, BGN Diminta Benahi Tata Kelola Program MBG

Ia juga berharap petunjuk teknis (juknis) segera direvisi untuk meredam kebingungan massal di tingkat bawah.

Tempuh Jalur Elegansi: Siap Sambangi Senayan

Alih-alih melampiaskan kekecewaan lewat aksi turun ke jalan yang menguras tenaga, para pengelola memilih jalur dialog konstitusional yang lebih bermartabat. Koordinator Mitra SPPG, Ucu Supriatna atau yang akrab disapa Abah Ucu, memastikan pihaknya telah melayangkan surat permohonan audiensi resmi kepada Komisi IX DPR RI yang dijadwalkan bergulir pada 16 November 2026 mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, para pengelola berharap wakil rakyat dapat memfasilitasi dialog langsung dengan Kepala BGN guna membedah arah masa depan kebijakan MBG.

"Kita bukan demo, kalau demo capek menguras energi. Kalau kita audiensi dan berdiskusi, sebetulnya MBG ini mau dibawa ke mana," kata Abah Ucu.

Abah Ucu menutup dengan penegasan bahwa masyarakat daerah sejatinya sangat merasakan manfaat besar dari kehadiran program MBG. Karenanya, ia berharap para pembuat kebijakan sudi mendengar suara dari bawah demi menjaga keberlangsungan misi mulia tersebut.

Editor: Agung Bakti Sarasa