Bukan dari APBN, Ternyata dari Sini Asal Usul BPKH Salurkan Rp270 Miliar Per Tahun untuk Umat

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pengelolaan investasi sosial independen di tanah air terus menunjukkan dampaknya. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) rutin mengucurkan dana sekitar Rp270 miliar per tahun yang dialokasikan khusus untuk berbagai program kemaslahatan masyarakat di seluruh Indonesia.

Anggaran bernilai ratusan miliar tersebut bersumber murni dari imbal hasil pengembangan Dana Abadi Umat (DAU). Saat ini, nilai pokok dana abadi tersebut dipastikan tetap utuh di angka sekitar Rp4 triliun tanpa tersenggol sedikit pun.

Dorong Digitalisasi, BPKH Perkuat Kolaborasi Layanan Haji di Berbagai Daerah

Anggota BPKH, Indra Gunawan mengatakan, dana tersebut merupakan dana non-APBN yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan umat Islam, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, perhajian, hingga penanganan bencana.

"Ini dana non-APBN, dana yang bisa dimanfaatkan oleh umat Islam untuk asnaf atau kelompok yang berhak. Penggunaannya bisa untuk pendidikan, kesehatan, sosial, keumatan, agama, perhajian, termasuk penanganan bencana," ujar Indra dalam kegiatan kolaborasi filantropi bersama Rumah Yatim di Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026).

Prinsip utama yang dipegang BPKH adalah menjaga kapital utama (endowment fund) agar tak mengalami penurunan nilai. Keuntungan dari hasil investasi itulah yang kemudian didistribusikan untuk sektor-sektor produktif.

"Setiap tahun sekitar Rp270 miliar. BPKH sudah berdiri selama delapan tahun, sehingga totalnya hampir Rp2 triliun untuk umat. Sementara itu, dana pokoknya tetap terjaga sebagai dana endowment atau Dana Abadi Umat," katanya.

3 Pilar Utama Penyaluran Dana Kemaslahatan

Ada beberapa skema pemberdayaan masyarakat yang disokong oleh imbal hasil dana tersebut, di antaranya:

Dana Haji Capai Target Hingga Rp 171 Miliar, BPKH Gelar Pertemuan dengan DPR RI

1. Pemberdayaan Marbot Melalui Merbot Mart

BPKH menginisiasi program ekonomi kreatif dengan memanfaatkan peti kemas bekas menjadi tempat usaha komersial bagi para pengurus masjid. Skema ini telah diimplementasikan di wilayah Bogor serta kota lainnya.

"Kami membangun program Merbot Mart. Jadi, marbot masjid bisa membangun toko dari bekas kontainer. Program itu ada di Bogor dan beberapa daerah lainnya," ungkapnya.

2. Kemitraan Peternak Lokal dan Dana Bergulir

Di sektor peternakan, BPKH menjalankan program penggemukan (feedlot) sapi dan kambing. Hewan ternak hasil olahan UMKM ini diserap kembali untuk disalurkan sebagai bantuan kurban saat Idul Adha. BPKH juga menyediakan revolving fund walau nominalnya disesuaikan dengan pengajuan dari 38 provinsi.

"Ada juga program feedlot atau penggemukan sapi kurban dan hewan kurban. Kami juga menyalurkan sedekah kurban setiap Idul Adha. Sebagian sapi dan kambingnya berasal dari hasil penggemukan UMKM," jelas Indra.

Kang Ace Tebar Puluhan Hewan Kurban di Dapil Kabupaten Bandung-KBB, Warga Semringah

"Ada juga dana lainnya terkait berbagai program, termasuk revolving fund atau dana bergulir untuk UMKM. Namun, jumlahnya tidak besar karena dana Rp270 miliar tersebut dibagi untuk 38 provinsi yang mengajukan proposal," katanya.

3. Rehabilitasi Pasbabencana (Kampung Haji)

Respons terhadap musibah alam diwujudkan lewat pembangunan pemukiman kembali serta pemulihan fasilitas publik, seperti proyek Kampung Haji yang digarap di Palu dan Sukabumi Pasca-gempa serta longsor.

"Kami membangun rumah-rumah dan kembali membangun infrastruktur kampung atau desa yang terdampak bencana," tuturnya.

Transparansi dan Skema Distribusi Target

Penyaluran bantuan tidak dibagi secara merata antarwilayah, melainkan memperhitungkan rasio demografi muslim serta tingkat urgensi di lokasi penyaluran.

bjb syariah Borong Lima Penghargaan dari BPKH Banking Awards 2023

"Populasi, jumlah umat Islam, dan tingkat urgensinya juga menjadi pertimbangan," katanya.

Proses penyerahan dana juga dipastikan langsung menyentuh para penerima manfaat (mustahik) secara akuntabel.

"Ketika ada bencana atau masyarakat yang membutuhkan bantuan, dana disalurkan langsung kepada mereka. Jadi, penerimanya langsung by name, by address, dan semuanya kami catat," ujarnya.

Urgensi Sinergi Antarlembaga

Pemanfaatan dana filantropi ini mendapat tanggapan positif dari kalangan legislator. Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menilai, potensi filantropi di Indonesia perlu dimaksimalkan melalui kolaborasi antarlembaga.

Menurutnya, persoalan utama bukan hanya menghimpun dana, melainkan memastikan bantuan yang diberikan mampu menciptakan kemandirian masyarakat.

Kelola Dana Haji Rp165 Triliun, Jokowi ke BPKH: Hati-hati Dana Umat Ini

"Yang kita cari bukan uangnya, tetapi bagaimana konsolidasi dan kolaborasi dilakukan agar distribusi dana-dana tersebut tepat sasaran," ujar Atalia.

Di sisi lain, pentingnya sinergi lintas sektor juga ditegaskan oleh lembaga penyalur. Direktur Rumah Yatim Nugroho B Wismono mengatakan, permasalahan sosial harus turut serta ditangani langsung dengan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta.

"Permasalahan sosial tentu harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak mungkin diselesaikan oleh satu pihak saja. Ketika permasalahan sosial hanya diselesaikan oleh sebagian pihak, pekerjaan tersebut tidak akan tuntas. Oleh karena itu, sinergi ketiga pihak ini harus terus dikembangkan secara maksimal," kata Nugroho.

Editor: Agung Bakti Sarasa