Sentil Kebijakan Gubernur Jabar, FWK: Penataan Kota Jangan Hanya Sekadar Konten

Soroti Anggaran Defisit dan Janji Politik

Selain isu ruang publik, FWK Jabar turut membedah kondisi tata kelola keuangan daerah tahun 2026 yang dinilai memprihatinkan. Adanya defisit anggaran menjadi sinyal kuat bahwa manajemen finansial di tubuh Pemprov Jabar membutuhkan perbaikan menyeluruh agar berjalan lebih efektif dan efisien.

Sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan—yang menjadi janji kampanye utama Kepemimpinan Dedi Mulyadi—didesak untuk segera direalisasikan secara konkret tanpa penundaan.

"Tidak hanya sebatas diucapkan tetapi harus direalisasikan, " kata Tatang.

Kurnia menimpali bahwa persoalan administratif yang sempat mencederai hak pegawai, seperti keterlambatan pembayaran gaji P3K, wajib dievaluasi total agar tidak terulang di tahun 2027.

Realitas Lapangan: Bukan Sekadar Materi Konten

Berdasarkan pengamatan langsung di tengah masyarakat, kondisi perekonomian warga di akar rumput menunjukkan taraf yang makin memprihatinkan. FWK meminta para pemangku kebijakan mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota untuk rajin turun ke bawah menyaksikan realitas sesungguhnya tanpa sekat.

"Pembeli di warung makin ngirit, belanja sedikit, secukupnya, asal dapur bisa ngebul,” katanya.

Tatang menambahkan, gelombang PHK dan tidak seimbangnya kenaikan pendapatan dengan inflasi memaksa banyak pihak mencari jalan pintas bertahan hidup, mulai dari mengumpulkan barang bekas hingga mengambil pekerjaan sampingan.

'Banyak juga karyawan yang awalnya berkecukupan sekarang nyambi ngojek atau dagang cemilan untuk menambah kebutuhan. Ini karena penghasilan meeka sebagai karyawan tidak bertambah tetapi kebutuhan hidup meningkat, "tegasnya.

Kondisi masyarakat rentan dan korban pemutusan hubungan kerja ini dinilai sangat membutuhkan perhatian dan bantuan nyata dari pemerintah, bukan sekadar penataan visual kota semata.

Editor: Agung Bakti Sarasa