Saksi Kasus ITE di Bandung Dilaporkan Balik ke Polda Jabar, Kuasa Hukum Nilai Kriminalisasi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Penanganan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta pencemaran nama baik yang melibatkan Bambang Soeharto (BS) sebagai tersangka terus bergulir di ranah hukum.

​Terbaru, dua orang saksi dari pihak John Binsar Tua Simalango (JB), yaitu Wasti dan Tatang, harus menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Keduanya dilaporkan balik oleh BS atas dugaan pengungkapan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Baca Juga

Dituding sebagai Pelaku Kekerasan Seksual di Medsos, Faliz Tempuh Jalur Hukum

​Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor LP/B/1644/IX/2026/SPKT/POLDA JAWA JAWA BARAT tertanggal 29 Agustus 2026, dengan Bambang Soeharto bertindak sebagai pelapor.

​Menindaklanjuti laporan itu, Tim Kuasa Hukum Wasti dan Tatang dari Simalango Law Firm mendatangi Mapolda Jabar untuk mendampingi kedua kliennya, Jumat (13/11/2026). Ketua Tim Kuasa Hukum, Duarjon Simalango, SH., MH., menjelaskan bahwa kliennya disangkakan melanggar Pasal 65 Ayat (2) UU PDP terkait dugaan pengungkapan data pribadi.

​Namun, Duarjon menilai laporan balik tersebut janggal. Pasalnya, Wasti dan Tatang sebelumnya berstatus sebagai saksi dalam perkara dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh John Binsar Tua Simalango ke Polrestabes Bandung. Objek yang dipersoalkan dalam laporan baru ini diduga kuat berkaitan langsung dengan keterangan yang disampaikan kedua saksi saat diperiksa di Polrestabes Bandung.

Baca Juga

Simalango Law Firm Kawal Saksi Kunci Kasus UU ITE, Sebut Langkah Bambang Soeharto Tidak Adil

​“Ini kan jadi aneh. Masa keterangan kesaksian yang diberikan oleh Ibu Wasti dan Pak Tatang selama di Polrestabes, itu yang dilaporkan oleh Pak Bambang Soeharto ke Cyber Polda,” ujar Duarjon saat ditemui di Mapolda Jabar.

​Duarjon mengingatkan, apabila seorang saksi berpotensi dilaporkan atas keterangan yang mereka berikan, hal ini dikhawatirkan dapat memicu preseden buruk bagi perlindungan saksi dalam penegakan hukum di Indonesia.

​Ia merujuk pada Pasal 143 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa saksi, pelapor, maupun pihak yang memberikan keterangan dengan iktikad baik memiliki hak untuk tidak dituntut secara hukum, baik secara pidana maupun perdata.

Baca Juga

Tampik Pembunuh Cenora, Alshad Ahmad Singgung UU ITE Lewat Surat Terbuka

​“Kalau saksi dilaporkan atas kesaksiannya, ini menjadi prosedur yang buruk. Nanti tidak akan ada yang mau menjadi saksi,” tegasnya.

​Selain itu, Duarjon turut mempertanyakan dasar hukum dari laporan tersebut. Berdasarkan screenshot yang dijadikan objek laporan, pihaknya mengaku tidak menemukan adanya data pribadi pelapor seperti yang dituduhkan.

​“Kenapa tiba-tiba bisa terbit LP yang menurut pelapor, Pak Tatang sama Bu Wasti ini telah mengungkapkan data diri pribadi pelapor, sementara dalam isi screenshot itu tidak ada data diri pelapor? Nah, ini menjadi aneh bagi kami,” ungkapnya.

Baca Juga

PT CLM bakal Ambil Sikap Tegas terhadap PT CPS

​Meski demikian, pihak Simalango Law Firm menyatakan tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan berkomitmen mendampingi kedua kliennya. Mereka menduga laporan di Polda Jabar ini merupakan bentuk kepanikan pihak pelapor atas perkara utama yang sedang berjalan di Polrestabes Bandung.

​“Kalau kami menduga, ini pelapor di Polda, yaitu Pak BS, sudah kalang kabut atau panik atas laporan Pak JBS di Polrestabes Bandung. Saran kami, ini ada satu masalah, mari selesaikan satu masalah. Jangan menimbulkan masalah lain,” katanya.

​Sebagai langkah antisipasi, Simalango Law Firm berencana menyurati Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memohon perlindungan hukum bagi Wasti dan Tatang agar mendapat kepastian hukum selama menjalani status sebagai terlapor.

​“Objek yang dilaporkan ini terkait keterangan Ibu Wasti dan Pak Tatang yang diberikan di Polrestabes. Kesaksian itu dilindungi oleh undang-undang. Tidak semata-mata saksi yang memberikan keterangannya lantas bisa dilaporkan,” jelasnya.

​Pihaknya juga berharap penyidik Polda Jabar dapat menangani laporan ini secara profesional dan objektif. Jika terdapat pihak yang keberatan atas suatu keterangan saksi, mekanisme pengujian yang tepat seharusnya melalui proses persidangan, bukan dikriminalisasi.

​“Harapan kami kepada penyelidik yang menangani perkara ini, kami berharap ditangani secara profesional dan objektif. Jangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan itikad baik justru dikriminalisasi,” imbuhnya.

​Di sisi lain, Duarjon juga memaparkan perkembangan perkara utama yang dilaporkan John Binsar Tua Simalango terhadap Bambang Soeharto di Polrestabes Bandung. Berkas perkara tersebut dikabarkan telah dilimpahkan ke kejaksaan, dan pihak kuasa hukum kini tinggal menunggu petunjuk lebih lanjut.

​“Informasi yang kami dengar, sepertinya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Cuma kita masih menunggu dari ke kejaksaan apakah masih ada petunjuk atau tidak,” tandasnya.

​Sebagai informasi, perseteruan hukum ini berawal dari laporan John Binsar Tua Simalango dengan Nomor LP/B/1467/X/2025/SPKT/Polrestabes Bandung/Polda Jawa Barat tertanggal 6 Oktober 2025. Dalam perkara tersebut, Bambang Soeharto telah ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Maret 2026, di mana status hukumnya juga telah diperkuat melalui putusan praperadilan Pengadilan Negeri Bandung pada 26 Agustus 2026.

Editor: Agung Bakti Sarasa