Darurat Penegakan Hukum, 25 Kasus Perusakan Kebun Teh di Jabar Mandeg Imbas Moratorium
BANDUNG,iNews BandungRaya.id - Kasus perusakan hutan dan perkebunan teh yang marak terjadi di wilayah Jawa Barat terus menjadi sorotan.
Hal itu menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi antara Perhutani Divre Jabar-Banten, PTPN 1 Regional 2, BBKSDA Jabar, Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ), Forum Penyelamat Lingkungan Hidup ( FPLH), dengan Dishut Jabar, Disbun Jabar, DLH Jabar, Kaukus Kebangsaan Indonesia Raya, dan lembaga terkait lainnya.
Region Head PTPN I Regional 2, Desmanto mengatakan, akhir-akhir ini upaya perusakan di lahan PTPN 1 Regional 2 semakin banyak. Berdasarkan catatan sejak tahun 2024-2026 ada sebanyak 25 kasus perusakan tanaman yang dilaporkan ke aparat kepolisian.
"Dari semua itu sedkit kasus yang sampai kepada tindakan hukum, karena yang inkrah sampai pada penindakan baru satu kasus, sementara yang lain masih berjalan," tuturnya saat ditemui usai rapat, Senin (16/11/2026).
Kemudian, lanjut Desmanto, ada Surat Rekomendasi dari Komisi III DPR RI ke Bareskrim Mabes Polri pada Bulan Agustus 2026 terkait moratorium untuk kasus pidana perusakan yang dianggap konflik agraria. Imbasnya masyarakat merasa berani termasuk melakukan tindakan perusakan lahan.
Dampaknya kepada kepastian hukum dan masyarakat jadi salah tafsir, sehingga khawatir terjadi konflik horizontal. Manakala menarik kasus hukum pidana perusakan, itu dianggap sebagai kasus agraria dan bisa dimoratorium oleh kepolisian.
"Kami berharap kepada aparat kepolisian sama sama membantu penegakan hukum ini, berharap ada pemisahan pasal pidana dan masalah agraria. Jadi hukum bisa ditegakan," tegasnya.
Lebih lanjut supaya hal ini bisa disampaikan ke Komisi IV DPR RI, bahwa lahan PTPN yang ditanami komoditi teh di ketinggian 1.500-2.000 mdpl dan kondisi lereng, bisa berfungsi ekologis. Pada saat hujan bisa menahan air dan saat kemarau melepaskan air perlahan sehingga ketersediaan air tetap tersedia.
"Jika pohon teh dirusak tanaman diganti sayuran bisa dilihat nanti ketika hujan ada erosi, longsor, dan bencana ekologis lainnya. Kami mengajak menghijaukan kembali lahan yang dirusak dan meminta meluruskan moratorium di kepolisian, mana kasus hukum pidana dan mana kasus konflik agraria, sehingga ada kepastian hukum positif di masyarakat," tandasnya.
Sementara Ketua FPLH Jawa Barat, Thio Setiowekti, memaparkan pertemuan ini membahas berbagai persoalan krusial terkait tata kelola lingkungan, penegakan hukum, serta eskalasi reforma agraria, untuk menjadi bahan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI.
Sejumlah poin krusial yang menjadi sorotan utama lembaganya terhadap kondisi perlindungan lingkungan hidup di daerah.
Salah satunya dampak pemberlakuan surat moratorium dari Mabes Polri terhadap sejumlah proses hukum pidana perusakan dan penyerobotan lahan kebun teh di polda dan polres .
Menurutnya, kebijakan tersebut berimbas langsung pada mandegnya berbagai proses hukum di daerah termasuk di Jawa Barat yang sebelumnya telah dilaporkan secara resmi.
"Dampak moratorium ini membuat proses hukum terhadap tindak pidana perusakan dan penyerobotan lahan kebun teh menjadi mandeg di tengah jalan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan aturan di lapangan," ucapnya.
Selain persoalan hukum, FPLH menyoroti kehadiran Undang-Undang Pengaturan Reformasi Agraria yang dinilai memicu konflik horizontal di lapangan.
Konflik ini terjadi antara petani penyerobot lahan dengan para pekerja dan buruh pemetik teh PTPN akibat ambigunya pemahaman di tengah masyarakat terkait implementasi regulasi tersebut.
Ketidakpahaman dan multitafsir di akar rumput, lanjut Thio, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan klaim sepihak yang merugikan para pekerja yang bergantung pada sektor perkebunan negara.
Kemudian, FPLH juga menyoroti dampak serius dari penguasaan lahan aset hutan dan kebun negara oleh oknum Serikat Petani Pasundan (SPP).
Tindakan oknum tersebut yang melakukan penebangan pohon secara liar di kawasan hutan lindung dan perkebunan dinilai telah merusak ekosistem vital.
Akibatnya, alih fungsi dan kerusakan tutupan lahan ini memicu bencana ekologis berupa banjir di berbagai wilayah antara lain di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap para pekerjabdan buruh pemetik teh yang terdampak, FPLH menyatakan akan mengambil langkah konkret dengan memberikan bantuan advokasi kepada mereka.
"Pendampingan advokasi ini diambil karena mata pencaharian para buruh pemetik teh terancam akibat lahan tempat mereka bekerja diserobot dan dikuasai secara ilegal oleh serikat petani tertentu," tandasnya.
Dirinya berharap rapat koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah solutif yang komprehensif untuk disampaikan dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI.
"Seperti dari sisi penegakan hukum, pemulihan lingkungan, maupun penyelesaian konflik horisontal demi menjaga kelestarian hutan, dan kebun negara" pungkasnya. (*)
Editor: Rizki Maulana