Saresehan Kaukus Ketokohan Jawa Barat Bahas Kedaulatan Pangan Petani dan Musda HKTI

BANDUNG,iNews BandungRaya.id - Forum Kaukus Ketokohan Jawa Barat (KKJB) kembali menggelar saresehan bertajuk "Petani Sejahtera, Jabar Berdaulat Pangan".

Ketua Panitia, Ujang Fahpulwaton, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang dialog bersama untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan sektor pertanian di Jawa Barat.

Baca Juga

KKJB Minta Sarimukti Ditutup, Pengelolaan Sampah Bandung Raya Diambil Pusat Seperti Citarum Harum

"Kami bersyukur saresehan ini mendapat sambutan yang baik. Peserta yang hadir berasal dari lintas generasi dan profesi, namun memiliki kepedulian yang sama terhadap masa depan pertanian di Jawa Barat," ucapnya usai kegiatan yang digelar di Kota Bandung, Jumat (12/6/2026).

Sarasehan ini di antaranya membahas soal kelembagaan, ketersediaan pangan, dan pembiayaan pertanian. Acara dipandu oleh tokoh lingkungan, budaya, dan pertanian Eka Santosa, serta menghadirkan tiga narasumber.

Yaitu Ir. Entang Sastraatmadja dengan materi tentang Kelembagaan Organisasi Tani, Wakil Pimpinan Wilayah BULOG Kanwil Jawa Barat Yuliani Alzam, yang membahas Jaminan Kebutuhan dan Kesiapan Ketersediaan Pangan Jawa Barat.

Serta Wahyu Hidayatullah Group Head Credit UMKM Kantor Wilayah Bank BJB, yang memaparkan Strategi Kebijakan Kedaulatan Pangan Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan tersebut juga mendapat respons positif dari kalangan petani muda. Salah seorang peserta, Hidir, yang tengah mengembangkan pertanian modern di Kabupaten Karawang, mengaku memperoleh banyak wawasan baru dari forum tersebut.

Pada akhir kegiatan, Eka Santosa selaku moderator sekaligus representasi Forum Inisiator Musda HKTI Jawa Barat menyampaikan lima rekomendasi hasil saresehan.

Yakni mendukung dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan. Lalu mendorong Jawa Barat kembali omemperkuat perannya osebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Membangun sinergi antara regulator, operator, dan pelaksana di bidang pangan guna memperkuat sektor pertanian dan menjaga keharmonisan organisasi tani.

Kemudian memperkuat organisasi dan kelembagaan di bidang ketahanan pangan melalui peningkatan kolaborasi dan kerukunan di antara para pelaku usaha tani.

Serta mendorong penataan dan penguatan organisasi profesi pertanian, termasuk HKTI, dengan tetap menghormati kearifan budaya lokal serta tata krama kelembagaan demi menjaga keharmonisan organisasi dan menghindari potensi perpecahan.

Sementara itu dalam sesi dialog bersama media, Eka Santosa menanggapi beredarnya surat undangan Musda yang diterbitkan oleh Care Taker DPD HKTI Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, terdapat beberapa hal yang perlu memperoleh penjelasan lebih lanjut agar pelaksanaan Musda berjalan sesuai mekanisme organisasi dan semangat rekonsiliasi yang telah dibangun.

Dirinya menilai Kepengurusan sementara atau Care Taker DPD HKTI Provinsi Jawa Barat tidak lagi berhak menyelenggarakan Musda karena sudah tak lagi menjadi pengurus.

"Masa penugasannya sudah habis, mau melaksanakan Musda," ucapnya.

Ia menambahkan Care Taker HKTI Jawa Barat sudah lewat masa penugasannya, sesuai dengan penugasan dari DPN HKTI Pusat. Kepengurusan Care Taker HKTI Jawa Barat seharusnya paling lama 3 bulan sejak november 2025.

"Jadi tidak sah kalau diselenggarakan Musda sekarang. SK Care Taker-nya harus diperbarui dulu," katanya.

Sementara itu beredar Dua nama bakal calon Ketua HKTI Jawa Barat yang sebenarnya bukan nama asing bagi publik Jabar yakni Dadang Naser anggota Komisi IV DPR RI.

Dadang Naser juga disebutkan mendapat dukungan dari Dedi Mulyadi yang disampaikan dalam silaturahmi Gubernur Jabar dengan Kaukus Ketokohan Jawa Barat di Lembur Pakuan Subang kediaman Gubernur KDM, belum lama ini.

Gubernur Dedi Mulyadi berseloroh bahwa ia siap menjadi pembina HKTI dan yang menjadi Ketuanya adalah Dadang Naser.

Sedangkan satu nama lagi Buky Wibawa Karya Guna Ketua DPRD Jawa Barat, yang juga konsen dengan dunia pertanian. Buky sempat menggelar publik hearing dengam kalangan petani di DPRD Jawa Barat. (*)

Editor : Rizki Maulana