Sengketa Lahan Summarecon Bogor Dihadiri Hercules, Ahli Waris Serahkan 18 Bukti ke PTUN Bandung
BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Sengketa lahan yang kini berdiri perumahan Summarecon Bogor kembali bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Dalam sidang dengan agenda penyerahan bukti pelengkap dari pihak penggugat dan tergugat, tim kuasa hukum ahli waris mengajukan sekitar 18 bukti surat untuk memperkuat klaim kepemilikan tanah.
Kuasa Hukum Niko Mamesah Ahli Waris Pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berdiri di perumahan Summarecon Bogor Martinus Siki, mengatakan, bukti-bukti tersebut berkaitan dengan riwayat kepemilikan tanah atas nama ahli waris Ibu Komang Merta Asih.
Menurut Martinus, pihaknya berupaya meyakinkan majelis hakim bahwa tanah yang disengketakan sebelumnya telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak 1972.
"Kami sudah mengajukan kurang lebih 18 bukti terkait riwayat tanah. Bukti tersebut menunjukkan bahwa ahli waris Niko Mamesah pernah mengajukan proses sertifikat SHM tahun 1972 dan sudah diterbitkan oleh BPN," ujar Martinus seusai persidangan yang dihadiri sekitar 50 orang yang disebut sebagai ahli waris dan penggarap.
Dia menjelaskan, persoalan muncul setelah diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada 2015 yang menurut pihak ahli waris diduga tumpang tindih dengan SHM yang terbit pada 1972.
Martinus menegaskan, pihak ahli waris meyakini hak kepemilikan atas tanah tersebut belum pernah dibatalkan melalui keputusan pejabat berwenang maupun putusan pengadilan.
"Kami masih mengatakan bahwa penerbitan SHGB tahun 2015 ini tumpang tindih di atas SHM tahun 1972. Kami terus memperjuangkan hak-hak ahli waris Ibu Komang Merta Asih," katanya.
Adapun objek sengketa berada di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tanah tersebut terdiri dari 12 bidang SHM tahun 1972 dengan total luas mencapai sekitar 65 hektare.
Saat ini, di atas lahan yang menjadi objek sengketa tersebut telah berdiri kawasan perumahan Summarecon Bogor.
Dalam perkara di PTUN Bandung ini, pihak ahli waris menggugat instansi yang menerbitkan sertifikat, yakni BPN Kabupaten Bogor. Sementara itu, PT Kencana Jaya Perdana Agung atau Summarecon disebut sebagai pihak intervensi.
BPN Diharapkan Hadir dan Membuka Warkah Tanah
Dalam persidangan tersebut, Martinus menyayangkan ketidakhadiran pihak tergugat pada waktu yang telah dijadwalkan.
Dia menyebut, sidang semula dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Majelis hakim kemudian memberikan tambahan waktu hingga pukul 11.00 WIB, namun pihak tergugat tetap tidak hadir sehingga persidangan dilanjutkan.
"Kami berharap mereka proaktif. Minggu depan datang tepat waktu dan membawa serta membuka warkah tanah di BPN terkait penerbitan SHGB dan SHM tahun 1972," tuturnya.
Hercules Turun Langsung Dampingi Ahli Waris
Sementara itu, Hercules yang hadir bersama rombongan menyatakan dukungannya terhadap perjuangan ahli waris dalam perkara sengketa lahan tersebut.

Dalam keterangannya kepada awak media, Hercules melontarkan kritik keras terhadap PT Summarecon dan sejumlah pihak yang menurutnya perlu bertanggung jawab atas persoalan sengketa tanah.
Kritik keras juga disampaikan Hercules terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia menilai lembaga tersebut telah memberikan kemudahan kepada PT Summarecon sehingga perusahaan itu dinilai berani melakukan tindakan serupa di sejumlah daerah.
“Dan yang lebih brengsek lagi itu BPN. Lebih brengsek lagi. Karena BPN itu memberikan pintu terbuka dan kasih karpet merah kepada yang namanya PT Summarecon. Makanya dia berani brengsek di mana-mana, mau Surabaya, di Jogja, di Manado, di Kelapa Gading, di Tangerang, dan juga termasuk oknum-oknum aparat penegak hukum,” ujar Hercules.
Lebih lanjut, Hercules menilai kondisi tersebut membuat PT Summarecon seolah-olah merasa kebal hukum. Ia juga menuding adanya dugaan perampasan tanah melalui rekayasa surat dan keterlibatan oknum aparat penegak hukum.
“Sehingga dia ini merajalela, bahwa dia itu tidak menyangka, walaupun itu jelas-jelas tanah itu dirampas dengan merekayasa surat dan mempergunakan aparat-aparat penegak hukum, dan jelas buktinya jelas, tapi dia tidak gubris,” tegasnya. (*)
Editor: Abdul Basir