Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : DPRD Jabar Kawal Penyelesaian Sengketa Lahan Desa Sukawangi
Advertisement . Scroll to see content

Bansos Tak Merata Jadi Sorotan, Warga Keluhkan Penentuan Data Desil ke DPRD Jabar

Kamis, 19 November 2026 | 16:52 WIB
  • author Aga Gustiana
Bansos Tak Merata Jadi Sorotan, Warga Keluhkan Penentuan Data Desil ke DPRD Jabar
Warga Depok keluhkan penentuan desil ke anggota DPRD Jabar, Iwan Koswara. (Foto: Ist)

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Keresahan masyarakat terkait ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga buruknya mutu beras bantuan pemerintah mencuat di Kota Depok. Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh warga Kampung Cipayung, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, saat menerima kunjungan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Koswara, S.Pd.I., M.Pd., dalam agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pertemuan yang melibatkan pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, kader PKK, serta warga setempat ini digelar untuk mengawal program kesejahteraan sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar benar-benar diterima oleh keluarga yang berhak.

Misteri Angka Desil dan Keluhan Kualitas Beras Bantuan

Pada sesi tanya jawab, warga menyoroti kejanggalan penetapan kategori desil yang membuat banyak keluarga tanpa penghasilan justru tercoret dari daftar penerima manfaat. Mereka menilai sistem penilaian tersebut tidak pernah disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat bawah.

"Apakah kriteria penerima bansos? Ketika desil masih menjadi pertanyaan selama ini. Karena yang tidak mempunyai penghasilan pun desilnya di atas 4. Dari mana pemerintah menentukan desil tersebut sehingga warga masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan pun jadi disamaratakan mempunyai penghasilan sehingga desilnya tinggi?" ungkap warga Cipayung.

Tak hanya soal keakuratan data penerima, warga yang mendapatkan jatah bantuan pangan berupa beras juga menyuarakan kekecewaan. Beras yang disalurkan pemerintah dinilai jauh dari kata layak.

"Minta tolong diperhatikan mengenai kualitas beras yang diberikan ke masyarakat yang menerima bantuan beras dari pemerintah, karena kualitas beras yang diberikan kepada masyarakat kurang bagus kualitasnya," keluh warga lainnya.

Penjelasan Iwan Koswara: Sistem Membaca 10 Indikator Aset

Menjawab kegelisahan warga, Iwan Koswara membeberkan cara kerja sistem pendataan kesejahteraan yang digunakan pemerintah pusat. Menurutnya, peringkat desil tidak semata-mata diukur dari slip gaji atau pendapatan harian, melainkan mengacu pada 10 variabel kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik BPS dan Kementerian Sosial. Indikator tersebut mencakup kondisi fisik bangunan rumah, besaran daya listrik (900 watt atau 1300 watt), jenis bahan bakar memasak, hingga kepemilikan barang seperti sepeda motor, televisi, lemari es, dan ponsel.

"Warga yang tidak berpenghasilan tapi memiliki motor dua, lantai keramik, listrik 1300 watt, dan kulkas, oleh sistem akan terbaca sejahtera, sehingga desilnya naik di atas 4. Padahal yang berhak bansos PKH, BPNT, PBI-JK, dan Beras 10 Kg adalah Desil 1 sampai 4," jelasnya.

Langkah Tindak Lanjut dan Hak Warga Tolak Beras Rusak

Guna menyelesaikan dua persoalan krusial di lapangan tersebut, Iwan Koswara merumuskan sejumlah langkah konkret yang akan segera dikawal bersama instansi terkait:

  • Pembaruan Data dan Sanggahan Desil: Mendorong Dinas Sosial Kota Depok bersama Kelurahan Sukmajaya segera menjalankan proses verifikasi dan validasi (verval) ulang data DTSEN lewat operator SIKS-NG di tingkat kelurahan. Ia juga meminta warga difasilitasi untuk mengajukan sanggahan desil melalui pengurus RT/RW, serta berjanji membawa isu transparansi mekanisme desil ini ke rapat kerja Komisi V DPRD Jabar bersama Dinsos Jabar dan BPS Jabar.

  • Pengawasan Ketat Mutu Beras BULOG: Mendesak Perum BULOG Kanwil Jawa Barat dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jabar memperketat pengawasan kualitas (quality control) Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Beras yang dibagikan wajib memenuhi standar beras medium dengan derajat sosoh minimal 95 persen dan kadar air maksimal 14 persen.

  • Hak Penukaran di Tempat: Warga diimbau berani menolak apabila mendapati beras bantuan dalam kondisi menguning, berkutu, berbau apek, atau dipenuhi menir. Masyarakat berhak meminta penggantian langsung di lokasi pembagian dengan cara mencatat nomor lot yang tertera pada karung kemasan.

"Keadilan bansos harus dimulai dari keadilan data dan kelayakan bantuan. Jangan sampai warga yang tidak mampu justru terhapus dari data, dan warga yang menerima bantuan justru mendapat beras yang tidak layak konsumsi. Ini akan terus kami kawal," tegas Iwan Koswara.

Rangkaian kegiatan pengawasan tersebut kemudian diakhiri dengan sesi dokumentasi bersama serta blusukan door to door untuk mendengar aspirasi warga dari rumah ke rumah.

Editor: Agung Bakti Sarasa

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut