Bukan Sekadar Wacana! PB PMII Desak Revitalisasi Pesantren hingga Beasiswa Khusus Aktivis Mahasiswa
Dorong Danantara Investasi di AI, Pusat Data, dan Semikonduktor
Selain pendidikan dan kesejahteraan sosial, PB PMII turut menyoroti pentingnya kedaulatan ekonomi digital Indonesia.
Shofi mendorong Danantara Indonesia mengarahkan investasi ke sektor strategis, seperti pusat data nasional, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dan semikonduktor.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi perkembangan teknologi digital dunia. Indonesia harus memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi, mengelola data, dan mengambil peran penting dalam industri digital global.
“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar digital. Indonesia harus menjadi pemilik teknologi, pemilik data, dan pemain utama ekonomi digital dunia,” tegasnya.
Shofi mencontohkan pembangunan kemampuan nasional di sektor strategis yang pernah dilakukan melalui Pertamina di bidang energi, PLN di sektor kelistrikan, dan Telkom di bidang telekomunikasi.
Ia menilai semangat serupa perlu diperkuat dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Investasi tidak hanya perlu diarahkan pada pusat data, AI, dan semikonduktor, tetapi juga layanan komputasi awan, keamanan siber, serta pengembangan teknologi dalam negeri.
Namun, kedaulatan digital tidak cukup hanya diukur dari kepemilikan infrastruktur dan teknologi. PB PMII juga mengingatkan pentingnya perlindungan bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada ekonomi digital.
Pelaku UMKM, misalnya, membutuhkan dukungan agar mampu bersaing di tengah perkembangan platform digital. Sementara pengemudi transportasi daring memerlukan perlindungan kerja yang memadai.
Di sisi lain, perubahan teknologi dan otomatisasi juga perlu diantisipasi agar generasi muda tidak kehilangan kesempatan kerja.
Shofi mengaitkan penguasaan teknologi dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, kedaulatan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang layak.
Melalui delapan pendirian tersebut, PB PMII menegaskan komitmen untuk mengawal konstitusi melalui kerja nyata. Bagi organisasi ini, perjuangan kesejahteraan rakyat tidak cukup dilakukan dari ruang diskusi, tetapi harus hadir dalam pendampingan masyarakat dan pengawalan kebijakan di berbagai daerah.
Editor: Rizal Fadillah