Kasus Penyadapan Presiden Berujung Mutasi, 3 Jenderal Polri Dicopot dari Jabatan Strategis
Empat Jenderal Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Mutasi tiga pati tersebut berlangsung di tengah penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kasus ini, Bareskrim Polri juga menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka. Dengan demikian, terdapat empat jenderal yang terseret dalam perkara tersebut, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Penyidik menduga penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi maupun prosedur yang semestinya.
Sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, awak media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga disebut masuk dalam daftar target.
Selain dugaan penyadapan ilegal, perkara tersebut turut mencakup dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Hormat
Sebelum dimutasi ke Yanma Polri, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso telah menjalani proses sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah menjalani sidang etik pada Selasa (10/11/2026).
Dalam persidangan tersebut, Ahrie dinyatakan melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan akses perangkat teknologi Polri saat menjabat sebagai Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Namun, ia menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Editor: Rizal Fadillah