Kasus Penyadapan Presiden Berujung Mutasi, 3 Jenderal Polri Dicopot dari Jabatan Strategis
Sanksi serupa juga dijatuhkan kepada Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
Eko dinyatakan terbukti melakukan akses ilegal menggunakan perangkat Mabes Polri untuk penyadapan. Atas putusan PTDH tersebut, Eko juga mengajukan banding.
Sementara itu, proses penanganan pidana terhadap para tersangka tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.
Listyo Sigit, Ahrie, dan Eko Ditahan, Slamet Uliandi Jadi Tahanan Rumah
Dalam perkembangan perkara tersebut, Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri.
Adapun Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kondisi kesehatan.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian dan dugaan penyadapan terhadap kepala negara serta berbagai kalangan masyarakat.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.
Proses hukum terhadap perkara dugaan penyadapan tersebut masih menjadi perhatian publik, terutama karena menyangkut keamanan komunikasi pejabat negara dan dugaan penyalahgunaan perangkat teknologi milik institusi kepolisian.
Editor: Rizal Fadillah