BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA - Partai Keadilan Sejahteraan (PKS) Jawa Barat meluncurkan program sekolah relawan kebencanaan sebagai bentuk perhatian kemanusiaan.
Plt. Ketua DPW PKS Jawa Barat, Iwan Suryawan menilai, Jabar menjadi salah satu provinsi memiliki resiko bencana cukup tinggi, bahkan belum lama ini bencana terjadi di wilayah Bogor dan Garut. Atas dasar tersebut, pihaknya meluncurkan program sekolah relawan kebencanaan.
"PKS membuka sekolah relawan kebencanaan, kenapa karena memahami kondisi negara kita khususnya di Jabar sering terjadi bencana dan belum lama ini terjadi di Garut dan Bogor," katanya, dalam acara Launching Sekolah Relawan Kebencanaan, di Bandung, Kamis (21/7/2022).
Iwan mengatakan, sekolah relawan kebencanaan ini dibuka untuk umum dengan persyaratan usia 17-35 tahun. Sementara pada pelaksanaannya, para peserta akan dididik terkait ilmu ilmu penanganan kebencanaan.
"Selama 3 bulan para peserta akan dididik dalam materi kebencanaan. Baik secara online maupun offline. Sehingga nantinya mereka bisa paham bagaimana cara menangani dan kebencanaan dan membantu masyarakat," ungkapnya.
Dalam hal ini, pihaknya akan berkolaborasi dengan instansi terkait. Seperti halnya BPBD, BMKG, Basarnas dan PMI. Termasuk pemerintah kabupaten kota dan provinsi.
"Saat ini sudah ada sekitar 1156 pendaftar yang masuk, kita harapkan minimal ada 50 relawan di setiap kabupaten kota yang aktif," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Kabid Kepanduan PKS Jawa Barat, Wawan Ruswandi. Dia mengatakan, para relawan ini nantinya akan mendapat pengarahan dari berbagai unsur terkait kebencanaan. Sehingga setelah mendapatkan pelatihan mereka bisa diterjunkan kelapangan untuk membantu masyarakat.
"Rencananya di bulan Oktober 2022 nanti kita akan menggelar Apel Siaga yang diikuti oleh para relawan se-Jawa Barat," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Deputi Relawan PKS, Tajul Arifin mengatakan, sekolah relawan kemanusiaan PKS Jabar ini pun akan mencetak para relawan yang profesional dalam penanganan kebencanaan.
Sehingga mereka pun akan mendapatkan sertifikasi kompetensi penanganan kebencanaan yang akan bekerjasama dengan BPBD, Basarnas dan instansi terkait.
"Kalau sudah mendapatkan sertifikasi sehingga betul-betul kita memahami dan tidak menyalahi aturan dalam penanganan bencana," tandasnya.***
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
