BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA - Lansia, termasuk lansia dengan penyandang disabilitas, merupakan kelompok penduduk yang paling rentan terserang virus Covid-19. Mereka memerlukan bantuan khusus untuk menjangkau pelayanan kesehatan dan sosial tidak hanya karena kondisi fisik dan bentuk disabilitas lain, tapi juga kerentanan mereka yang berlapis terhadap kekerasan dan diskriminasi.
Dengan terus berlangsungnya pandemi Covid-19 dan terbatasnya perlindungan sosial, lansia lebih rentan terhadap guncangan ekonomi dan risiko kemiskinan. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga membuat lansia terisolasi dari kehidupan dunia luar, sehingga memengaruhi kesehatan mental mereka.
Direktur Ketahanan Keluarga Lansia dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Erisman mengatakan, meskipun vaksin diprioritaskan untuk lansia, temuan dari Kementerian Kesehatan di lapangan menyebutkan bahwa jangkauan cakupan vaksinasi bagi lansia belum maksimal.
"Beberapa lokasi vaksinasi masih sulit untuk diakses lansia, baik dari segi jarak, akses dan ongkos transportasi, maupun ketersediaan pendamping," kata Erisman kepada wartawan di Bandung, Rabu (27/7/2022).
Untuk dapat memahami kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan lansia selama pandemi Covid-19 secara lebih baik, Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNFPA) dan BKKBN melakukan kajian mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap lansia, termasuk lansia dengan disabilitas, dengan menggunakan aplikasi GoLantang secara nasional.
Bagian dari program Leaving No One Behind (LNOB) yang didukung oleh Pemerintah Jepang, studi ini memberi gambaran tentang latar belakang, karakteristik, status terkini lansia di Indonesia, dan tantangan yang mereka hadapi, serta perlindungan sosial, kebijakan yang ada, dan kerangka hukum berbasis hak.
Studi ini menawarkan rekomendasi untuk menjaga keberlangsungan akses terhadap pelayanan terpadu kesehatan dan sosial untuk para lansia, termasuk lansia dengan disabilitas, di Indonesia.
Sebelumnya, hasil penelitian yang bertajuk 'Studi Nasional tentang Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kelompok Lansia (Termasuk Penyandang Disabilitas) di Indonesia' ini akan diluncurkan pada 26 Juli 2022 di Bandung, Jawa Barat. Dibuka oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia Anjali Sen, dan Perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Yusuke Nakao.
Kegiatan ini juga menghadirkan Dr. Rintaro Mori (UNFPA Regional Advisor on Population Aging and Sustainable Development), Dr. Yasuhiko Saito (College of Economics - Nihon University Tokyo & Special Advisor on Population Ageing Economic Research Institute for ASEAN and East Asia), dan Dr. Lilis Heri Mis Cicih (Peneliti Senior dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia).
Erisman menyebut, dalam kegiatan tersebut dilakukan diskusi rekomendasi kebijakan yang berpihak kepada kelompok lansia termasuk lansia dengan disabilitas. Diskusi rekomendasi kebijakan akan melibatkan kementerian terkait sebagai pengambil kebijakan, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya yang diharapkan akan memperkuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan lansia, termasuk lansia dengan disabilitas.
Melalui program Leaving No One Behind (LNOB), kemitraan antara UNFPA, Pemerintah Jepang, dan Pemerintah Indonesia memastikan akses yang berkelanjutan dan setara terhadap layanan-layanan kesehatan reproduksi yang menjangkau kelompok-kelompok rentan seperti perempuan hamil, penyintas kekerasan berbasis gender, orang yang hidup dengan HIV, lansia, dan penyandang disabilitas.
LNOB sendiri merupakan bagian dari program global respon Covid-19 kerja sama antara UNFPA dan Jepang di 18 negara di Asia-Pasifik, Timur Tengah, Eropa Timur dan Asia Tengah, dan Kawasan Afrika Timur dan Selatan.
"Program ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam respon pandemi nasional," pungkasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
