BANDUNG,INEWSBANDUNGRAYA.ID - Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat (KBB), Moch Lukmanul Hakim berhasil meraih predikat cumlaude dengan Indek Prestasi Komulatif (IPK) 4.00 dalam sidang terbuka promosi doktor (S3) yang digelar di Auditorum FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jumat (6/1/2023).
Sidang menghadirkan Tim penguji Prof.Dr. Disman, MS; dan Dr. Yudi Rusfiaba, M.Si; serta Tim Promotor terdiri dari Prof. Dr. H. Agus Rahayu, M.P; Prof. Dr. H. Eeng Ahman, M.S; dan Dr. Lili Adi Wibowo, S.Pd, S.Sos, M.M. Turut hadir Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan, Ketua DPRD KBB Rismanto, Sekda KBB Asep Sodikin, pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat, serta dari Kejari Bale Bandung, pejabat Pemprov Jabar, perwakilan KPK dan BPK.
Setelah mampu mempresentasikan dan mempertahankan disertasimya dengan judul "Model Strategi E- Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan", Lukmanul Hakim akhirnya berhasil meraih gelar Doktor. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, KBB, ini menjadi pejabat kepala dinas pertama yang berhasil meraih gelar Doktor.
"Capaian ini berkat dukungan semua pihak, keluarga, rekan sejawab di Pemda KBB, Pa Bupati, Pa Sekda, dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga ke depan ilmu saya ini bisa diterapkan dalam meningkatkan kinerja Pemda KBB melalui strategi E-Government," kata Lukman usai meraih gelar Doktornya.
Dia menjelaskan tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran kinerja pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat meliputi lingkungan eksternal, lingkungan internal, strategi E-Government dan Good Government yang mempengaruhinya. Harapannya dapat memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan formal, serta mengembangkan konsep digitalisasi dalam menjalankan operasional pemerintahan di masa yang akan datang.
Dikatakannya, faktor leadership dari para kepala daerah memegang peranan penting untuk mendorong serta mengkondisikan literasi digital untuk jajaran di bawahnya. Serta perencanaan dan penerapan strategi E-Government dalam tata kelola pemerintahan, terutama pelayanan publik sehingga secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Strategi e-government bisa jadi solusi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Seperti Kabupaten Sumedang yang sudah mendapat indeks e-government paling tinggi se- Indonesia dengan nilai 3,52. Itu bisa dicapai jika literasi digital dan pemahaman teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan bisa saling mendukung.
"E-government ini jadi solusi di saat ini dan masa yang akan datang karena dapat meningkatkan kinerja pemerintah, ketika leader dan elemen di bawahnya saling mendukung," tandasnya.
Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan mengapresiasi capaian yang diraih salah satu kepala dinas dijajaran Pemda KBB. Dirinya berharap ilmu yang didapat dapat bermanfaat bagi KBB dan juga dapat memotivasi pejabat lainnya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya.
Terlebih KBB memiliki mimpi Bandung Barat ekonomi kuat 2030 dan pelayanan publik dan birokrasi yang berkelas dunia. Sebab cepat atau lambat dengan posisinya yang strategis, KBB akan jadi gerbang dunia. Hal itu bisa diwujudkan dengan menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan responsif mendengar informasi dan keluhan dari masyarakat.
"Untuk meningkatkan indeks kinerja pemerintah daerah salah satunya dengan implementasi E-Government. Melalui digital service dalam pelayanan birokrasi maka akan mengurangi resiko dalam melakukan kesalahan karena tidak ada tatap muka dan konflik interest," tuturnya.
Hengki menegaskan, transformasi digital adalah sebuah keniscayaan di era revolusi industri 4.0. Terlebih investasi yang masuk ke KBB banyak dari luar negeri, wisatawan datang dari luar negeri, dan beroperasinya Stasiun Padalarang sebagai pemberhentian Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Sehingga birokrasi harus responsif mencari investor dan investasi agar PAD naik dan bisa membiayai apa yang telah direncanakan.
Seperti menuju implementasi KBB Smart City di tingkat desa, kecamatan, dan dengan dibangunnya command center. Infrastruktur digital juga disiapkan seperti menambah 113 titik layanan internet di desa yang masih blank spot. "Pelan-pelan kita bangun, karena banyaknya ekposure terhadap pelayanan digital membuat masyarakat punya ekpektasi tinggi terhadap birokrasi," pungkasnya. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
