BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat (Disperindag Jabar) sudah menyiapkan empat langkah strategis dalam mencegah kenaikan inflasi sepanjang 2023 ini.
Kepala Disperindag Jabar, Iendra Sofyan mengatakan, pertama pihaknya akan intensif melakukan pemantauan harga dan operasi pasar dengan mengoptimalkan sokongan APBD.
"Pengawasan ini harus clear soal informasi harga," ucap Iendra Sofyan dalam acara Pemaparan Program Kerja Disperindag Jabar 2023 di Bandung, Kamis (26/1/2023).
Khusus operasi pasar murah, kata Iendra, pada 2022 lalu pihaknya berbekal anggaran Rp15 miliar bisa menjangkau 154.119 rumah tangga miskin (RTM). Sedangkan pada 2023 dengan anggaran Rp10 miliar operasi pasar ditargetkan menyasar 118.000 RTM.
"OPM diberikan khusus pada warga yang berpendapatan rendah dan sesuai data tingkat kesejahteraan sosial (DTKS)," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan langkah agar sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat dan antar daerah dalam penyediaan komoditi bahan pokok bisa terus dilakukan.
"Memang ini hanya pemicu, tapi kami terus mendorong," ujarnya.
Sementara langkah terakhir, pihaknya akan memanfaatkan peran Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang kini sudah ada di Purwakarta.
"PDP perannya sama kayak Bulog dan secara bertahap PT Agro Jabar akan menyerap dan mengendalikan atau membeli bahan pokok untuk masyarakat, untuk tahap awal ini beras," katanya.
Pada Desember 2022, inflasi Jawa Barat mencapai 6,04 persen (y-o-y) lebih tinggi dari Inflasi Nasional sebesar 5,51 persen (y-o-y) yang didorong oleh pelaksanaan Hari Natal dan Tahun Baru.
Adapun berdasarkan kelompok, Inflasi Jawa Barat didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,67 persen, kemudian transportasi 1,62 persen dan perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,28 persen.
Melihat data tersebut, Iendra menilai, Jawa Barat menghadapi tantangan yang tidak sederhana dalam menurunkan inflasi pada 2023 ini.
"Kenaikan angka ini karena dipicu kenaikan harga BBM," ujarnya.
Di tempat yang sama, Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis UPI, Prof Amir Machmud mengatakan program-program yang disiapkan Disperindag Jabar sudah tepat dan terarah
"Program dinas sudah bagus, mulai dari inflasi sampai IKM dan logistik," ucapnya.
Menurutnya, Jawa Barat memiliki tantangan cukup berat di sektor ekonomi karena tahun ini ekonomi global dipenuhi ketidakpastian, kemudian Indonesia memasuki tahun politik yang memungkinkan terjadinya banyak perubahan kebijakan.
Dia meminta, agar Pemprov Jabar memfokuskan kerja pengendalian inflasi pada pemenuhan dan ketersediaan bahan pokok. Dengan kondisi ini, artinya pemerintah harus memperbanyak stok barang. Sebab, dengan kondisi barang yang banyak maka stabilitas harga bisa lebih dikendalikan.
"Bisa makan satu piring di warung dapat banyak lauk, sekarang cuma dapat tempe gak dapat telor. Inflasi juga akan berdampak ke pengangguran. Kalau harga bahan baku mahal ini akan berpengaruh. Makanya pemerintah harus banyakin stok barang," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Kurniawan Saefullah mengatakan, dari kurva ekonomi Jawa Barat yang sempat mengalami penurunan tajam karena pandemi Covid-19 dan mulai merangkak naik menumbuhkan optimisme.
"Dari data-data yang disampaikan Disperindag, saya terkesima, kita mampu bangkit dari keterpurukan, kuncinya ada di penguatan UMKM," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
