"Artinya kalau pemerintah daerah tersebut dalam periode waktu 5 tahun kepemimpinannya, dia tidak akan mendapatkan manfaat dari kebijakan angkutan umumnya," jelas Sony.
Parahnya lagi, kata Sony, pemimpin yang memajukan angkutan umum atau massal itu akan mendapatkan protes dari supir hingga tokoh-tokoh angkutan umum yang kenyamanannya diganggu.
"Jadi kita harus melihat calon pemimpin yang punya keberanian untuk itu. Dan saya yakin gak mudah untuk itu," ucapnya.
Sebelumnya, Kabid Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan Dishub Kota Bandung, Khairul Rijal mengungkapkan, penyebab utama lalu lintas di Kota Bandung sering macet, yakni jumlah kendaraan nyaris sama dengan penduduk.
Menurut Rijal, saat ini jumlah penduduk di Kota Bandung sebanyak 2,4 juta orang, sementara total populasi kendaraannya, ada 2,2 juta unit. Artinya hampir tiap satu orang di Bandung mempunyai satu kendaraan bermotor.
"Volume kendaraan saat ini yang domisili Kota Bandung saja itu sudah 2,2 juta unit, dengan 1,7 juta motor dan mobil 500.000-an, nyaris satu banding satu dengan jumlah masyarakat," kata Rijal.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
