BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Direktur Eksekutif Center for Social Politik Economi and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun turut berkomentar terkait polemik seorang guru di Cirebon bernama Muhammad Sabil yang kehilangan pekerjaan setelah berkomentar di salah satu postingan Instagram Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Dalam kasusnya, Sabil mengkritik Ridwan Kamil yang pada saat itu menggelar zoom meeting bersama para murid SMP 3 Kota Tasikmalaya dengan mengenakan jas kuning.
Lantas, Sabil pun mempertanyakan kapasitas Ridwan Kamil ketika berbincang dengan tiga murid itu.
"Dalam zoom ini, maneh teh keur jadi gubernur Jabar ato kader partai ato pribadi @ridwankamil???" komentar Sabil.
Menanggapi hal ini, Ubedilah menilai, apa yang dilakukan oleh guru honorer tersebut sebenarnya tidak lebih dari sebuah pertanyaan politik.
"Sebab dia membubuhkan tanda tanya dalam komentarnya. Jika kalimat itu dipahami, selain berupa pertanyaan juga dipahami sekaligus sebagai kritik dan itu merupakan hal biasa yang pasti dialami politisi, apalagi Ridwan Kamil sudah resmi menjadi kader Partai Golkar," kata Ubedilah saat dihubungi, Rabu (15/3/2023).
Masih menurut Ubedilah, apa yang disampaikan oleh Sabil terlihat seperti pertanyaan biasa yang tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh Ridwan Kamil.
"Jika dicermati kalimat Pak Guru Sabil dalam komentar di Instagram Ridwan Kamil itu pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu dijawab oleh seorang Ridwan Kamil, biar saja publik yang menilai. Apalagi itu bermakna kritik terhadap Ridwan Kamil yang menemui anak sekolah menggunakan jas berwarna kuning," jelasnya.
Ubedilan menilai, hal yang justru membuat blunder bagi Ridwan Kamil adalah saat hal tersebut ditafsirkan oleh jajaran kedinasan pendidikan dengan memberi sanksi mengeluarkan guru itu dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berakibat guru tersebut tidak lagi mendapat hak profesionalnya sebagai guru bersertifikasi.
"Itu langkah berlebihan dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan, yang memerintahkan sekolah tempat Pak Guru Sabil mengabdi untuk mencabut Dapodiknya. Selain langkah berlebihan, itu juga secara politik bisa bermakna upaya pembungkaman atau menciptakan rasa takut bagi para pendidik atau guru untuk bersuara secara merdeka," jelasnya.
Menurutnya, langkah seperti ini justru sangat merugikan bagi Ridwan Kamil, yang memiliki citra gubernur yang peduli terhadap warganya.
"Kalau seperti ini, Ridwan Kamil seperti sedang menggali kuburannya sendiri. Citra sebagai gubernur yang peduli pada rakyat Jawa Barat kini mulai memudar," tegasnya.
Ubedilah juga menilai, alasan Ridwan Kamil sangat tidak logis saat orang nomor satu di Jawa Barat itu bicara jika apa yang dilakukannya sebagai bentuk edukasi kepada tenaga pendidik.
"Konsep edukasi itu tidak seperti itu, Pak Ridwan Kamil perlu memahami teori pedagogi kritis dan teori konstruktivisme bahwa memberi edukasi itu tidak selalu berorientasi punishment. Apa yang dilakukan Ridwan Kamil jika benar memerintahkan untuk menghilangkan Dapodik Pak Guru Sabil itu punishment yang tidak dalam bingkai edukasi," tuturnya.
Karena itu, dirinya pun menyarankan agar Ridwan Kamil memerintahkan sampai ke tingkat KCD agar tidak mencabut data Dapodik guru tersebut.
"Sebaiknya Ridwan Kamil segera batalkan penghapusan Dapodik itu, kemudian minta maaf dan menemui Pak Guru Sabil," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
