BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Sebanyak 12 juta lebih pekerja di Jawa Barat hingga Maret 2023 belum tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Padahal jumlah pekerja di Jabar kurang lebih 18 juta.
"Saya masih memiliki PR, masih belasan juta tenaga kerja di Jawa Barat yang belum masuk BPJS (Ketenagakerjaan), baru 5 juta dari sekian juta," kata Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum dalam kegiatan House Warming BPJS Ketenagakerjaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci, Kota Bandung, Selasa (21/3/2023).
Menurut Uu, belasan juta warga Jabar yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan PR atau pekerjaan rumah bersama. Uu berharap, seluruh pekerja di perusahaan wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
"Itu akan lebih bagus karena BPJS salah satu solusi dalam masalah sosial kemasyarakatan khsusunya tentang tenaga kerja," ujar Uu.
Uu menilai, BPJS Ketenagakerjaan bisa menjadi solusi di kala pekerja mengalami kecelakaan maupun pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, kata Uu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan Jaminan Hari Tua (JHT).
"Baru 31 persen pekerja formal masuk kepada BPJS (Ketenagakerjaan). Ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab BPJS saja, termasuk pengusaha, karyawan dan karyawati sendiri," ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jabar, Romie Erfianto membenarkan bahwa masih banyak pekerja di Jabar yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Dari 27 kota/kabupaten di Jabar, kata dia, baru 31 persen pekerja yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
"Masih banyak lagi karena kita pekerja di Jabar itu sebenarnya kurang lebih sekitar 18 juta, masih ada 12,6 juta lagi yang belum dicover. Jadi memang gap-nya masih sangat jauh," papar Romie.
Romie mengakui, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri untuk mendorong para pekerja mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah agar semakin banyak pekerja di Jabar yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Apabila semua bergerak, gap coverage tersebut diharapkan bisa semakin rendah.
"Pada tahun ini target kita bisa naik 10 persen. Jadi 41 persen atau 46 persen di-cover," terangnya.
Lebih lanjut Romie mengatakan, soal minimnya literasi masyarakat terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan menjadi persoalan paling krusial dalam mendorong pekerja untuk mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Diakuinya, edukasi tentang manfaat program kesepertaan BPJS Ketenagakerjaan pun masih kurang di masyarakat.
"Tahunya ini program orang kantoran, padahal sebenarnya ini program untuk seluruh masyarakat pekerja, baik di sektor formal, maupun sektor informal," tuturnya.
Romie mengungkapkan, iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sangat terjangkau yakni mulai Rp16.800. Dengan iuran yang terjangkau tersebut, setiap peserta bakal mendapatkan perlindungan dari kecelakaan dan kematian, bahkan beasiswa.
"Itu beasiswa untuk maksimal 2 orang anak, ditanggung sampai univerisitas. Nah ini kita dorong dan memberikan literasi," ucapnya.
Dalam kegiatan House Warming tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mengenalkan pengembangan inovasi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan bagi peserta. Inovasi tersebut berorientasi pada kemudahan, kecepatan, dan kualitas layanan bagi peserta.
Terbaru, BPJS Ketenagakerjaan di seluruh kantor cabang kini hadir dengan mengusung konsep green design yang mana tampilannya semakin fresh dan hangat sekaligus ramah penyandang disabilitas.
"Jadi kita ada program layanan 24x7, peserta bisa melakukan akses cek saldo, cek kepesertaan, mengajukan klaim kalau memang mereka gak memiliki gadgetnya bisa ada layanan 24x7 dan kami memperkenalkan juga layanan informasi yang ada CS, bisa mereka datang ke situ atau bisa memanfaatkan Jamsostek mobile," tandasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
