BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mesti memikirkan matang-matang wacananya yang ingin mengalihkan kewenangan pengelolaan dan pengawasan SMA/SMK sederajat ke pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota. Sebab dampaknya akan luar biasa.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, dampak jika wacana Ridwan Kamil itu terealisasi akan sangat berat. Kota-kota besar yang memiliki sektor jasanya tinggi makan biayanya akan tinggi, semisal Kota Bandung, Bekasi. Sedangkan kabupaten, khususnya di Bandung Raya dan Bogor Raya.
"Itu sudah bisa (mengelola sendiri), mereka punya kemampuan mengelola yang cukup dari itu," kata Hadi saat dikonfirmasi, belum lama ini.
Hadi menyontohkan Kota Bandung. Menurutnya, Pemkot Bandung saat ini mampu memberikan beasiswa kepada SMA/SMK yang siswanya rawan melanjutkan pendidikan (RMP).
Dengan demikian, lanjut Hadi, Kota Bandung bisa diartikan memiliki kecukupan kapital apabila kewenangannya dikembalikan lagi ke kabupaten/kota.
"Tapi di luar yang tadi itu akan menderita, kita lihat Kuningan, Majalengka, Pangandaran, daerah-daerah yang tanda petik masih suasananya urban, penghasilan daerahnya rendah, itu nanti akan terjadi kesulitan di sana," ujar Hadi.
Gus Ahad, sapaannya menegaskan, pengelolaan SMA/SMK sesungguhanya lebih mahal biaya per siswanya. Dampaknya siswa SMA/SMK di kota-kota besar akan berkelimpahan, sedangkan di daerah rural justru kekurangan.
"Kita gak bisa membuat peraturan hanya berlaku untuk Kota Bogor, supaya pak wali kota senang, Kota Bandung karena Pak Ridwan Kamil pernah jadi wali kota, bukan gitu, ini NKRI satu kebijakan," tegasnya.
Selain itu, imbuh Hadi, fakta di lapangan berkembang obrolan di kalangan guru dan kepala sekolah di SMP. Mereka kabarnya ingin SMP dikelola oleh provinsi bukan kabupaten/kota.
"Karena kesejahterannya lebih tinggi," ungkapnya.
Dikatakan politisi PKS itu, walaupun Pemprov Jabar mengelola ratusan sekolah negeri, namun anggarannya ada dan bisa dibuatkan standarisasinya. Sehingga kebijakannya menjadi standar, langkah-langkah, kurikulum dan sebagainya menjadi seragam se-Jabar.
"Malahan kalau SMA/SMK dikembalikan lagi ke kabupaten/kota nanti lulusan di Kuningan dibandingkan lulusan di Bandung itu beda, jadi repot, karena tidak standar," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, RK setuju apabila pengelolaan dan pengawasan SMA/SMK sederajat dikembalikan ke pemerintah kota/kabupaten.
Pengembalian kewenangan tersebut, kata RK, bukan tanpa alasan. Mantan Wali Kota Bandung ini menyebut, pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dinas Pendidikan (Disdik) dinilai tidak berjalan efektif karena terkendala jarak.
"Saya cenderung setuju, secara pribadi ya. Karena waktu dulu saya jadi Wali Kota Bandung itu lebih dekat koordinasi teknisnya," kata Ridwan Kamil di SMAN 1 Cigombong Kabupaten Bogor, Jumat (31/3/2023).
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
