BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan baru-baru ini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam rotasi jabatan Pemkab Bandung Barat.
Kabar ini pun sontak menjadi perhatian publik khususnya warga Bandung Barat. Seperti yang disampaikan Ketua Keluarga Mahasiswa Bandung Barat (Kembara), Deni Permana.
Menurutnya, jika kasus yang dilaporkan itu benar, tentu mencoreng nama baik KBB. Sebab, sudah ada dua Bupati KBB yang juga tersangkut masalah hukum di KPK.
"Kalau kasus itu benar maka akan mencoreng nama KBB dan jadi stagnansi dalam gerak pemerintah daerah," kata Ketua Kembara kepada wartawan, Jumat (12/5/2023).
Selain itu, dugaan yang dilaporkan bisa membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah KBB dan calon Bupati serta Wakil Bupati Bandung Barat yang baru akan menurun secara drastis.
Artinya, ada kemunduran sistem pemerintahan dan berdampak besar terhadap pembangunan dan pelayanan.
"Bisa dibayangkan betapa carut marutnya kondisi pemerintahan KBB jika hal itu benar terjadi. Tentu berdampak kepada berbagai aspek," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bandung Barat, Asep Sudiro mengatakan, praktik rotasi mutasi jabatan yang dilaksanakan sudah sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku.
Semestinya, kata Asep, sebelum melaporkan mereka mengkaji dulu apakah ini melanggar ketentuan atau tidak.
"Rotasi mutasi itu sudah sesuai aturan. Mereka yang melapor, gagal paham soal rotasi mutasi. ASN sekarang kan gak ada eselon IV yang ada pejabat fungsional. Jadi kalau pegawai fungsional sudah layak naik, ya gak masalah jadi eselon III," kata Kabag Hukum Pemda KBB.
Untuk diketahui, pelaporan Hengky Kurniawan ke KPK dibuat oleh Aktivis Pemuda Bandung Barat.
Menurut Ketua Aktivis Pemuda Bandung Barat, Bilal Al Fariz, laporan itu terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam rotasi jabatan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
"Kami warga Bandung Barat mendorong upaya penyidikan dan penyelidikan yang akan dilakukan KPK atas laporan kami terkait terjadinya korupsi rotasi, mutasi, dan promosi yang dilakukan Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan dan kroninya," kata Bilal, Jumat (12/5/2023).
Bilal menuding rotasi itu tidak sesuai aturan. Menurutnya, Hengky Kurniawan melakukan rotasi jabatan dengan langsung memberikan promosi tak berjenjang.
"Terus juga dari eselon 4A ke eselon 3B, seperti dari kasi atau subag ke jabatan sekretaris kecamatan (sekcam) dan kepala bidang (kabid). Padahal tidak boleh dari eselon 4A langsung ke eselon 3A," katanya.
"Atau kalau ASN berkinerja baik, maka PPK melakukan promosi ke jabatan lain yang kedudukannya lebih tinggi secara berjenjang dan tidak boleh loncat melewati satu jenjang," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
