BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Sebagian kalangan sudah mulai menerka siapa sosok yang akan mengisi kursi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar). Bahkan muncul dugaan kursi Pj akan diisi kembali oleh jenderal di kepolisian.
Berkaca dari sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Komjen Mochamad Iriawan atau Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar. Pengamat Politik Unpad, Firman Manan menyebut, bukan tidak mungkin pola semacam itu kembali terjadi.
Adapun beberapa jendral dari kepolisian yang bisa saja mengisi kursi Pj Gubernur Jabar di antaranya mantan Kapolda Jabar seperti Komjen Suntana dan Irjen Rudy Sufahriadi.
Selain itu, bisa juga mantan Kapolda Metro Jaya yakni Komjen Nana Sudjana. Dia dinilai sebagai sosok yang sangat memahami situasi lapangan.
"Walaupun belum pernah menjadi Kapolda Jabar, mantan Kapolda Metro Jaya itu sangat paham situasi lapangan. Intinya pejabat tinggi Madya dengan kebutuhan yang memahami situasi lapangan," kata Firman, Sabtu (3/6/2023).
Firman menegaskan, potensi paling pasti yaitu Pj Gubernur Jabar merupakan orang pilihan Kemendagri. Usulan DPRD Jabar nantinya hanya sebatas usulan saja.
"Kemungkinan besar besar akan diisi oleh pejabat perwakilan dari pusat dan itu kalau secara normatif," ujarnya.
Selain itu, lanjut Firman, dalam undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa Pj Gubernur itu adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat tinggi Madya. Apalagi, Jabar merupakan wilayah yang luas dan sangat kompleks.
Saat ini jabatan di Kemendagri yang bisa ditunjuk menjadi Pj Gubernur Jabar beberapanya adalah: Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda).
Dikatakan Firman, Pj Gubernur Jabar nantinya akan menghadapi beberapa agenda besar seperti Pemilu Serentak 2024, mulai dari Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Sehingga, sosok yang akan dipilih nanti harus memiliki kepekaan terhadap dinamika politik.
Akan tetapi, hal ini nantinya akan tetap ditentukan oleh Kemendagri. Segala kemungkinan dirasakannya bisa saja terjadi. Usulan DPRD Jabar nantinya tetap menjadi bahan pertimbangan. Namun, hasilnya tetap Kemendagri.
"DRPD hanya mengusulkan nanti yang ditetapkan oleh Kemendagri itu bisa berbeda. Intinya, tidak harus dari birokrat, sipil atau Polri, karena sejauh ini nama-nama itu yang mengemuka saat ini, tentunya ada plus dan minusnya," tandasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
