BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandung memberikan pandangan umum terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 2022. Salah satunya terkait aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
Berdasarkan data, F-PKS DPRD Kota Bandung menemukan banyak motor di berbagai dinas yang sudah tidak layak pakai dan kondisinya tidak terawat.
"Kami meminta dilakukan pendataan yang akurat terhadap aset tersebut, sehingga nantinya bisa diupayakan untuk dilakukan pelelangan yang akhirnya diharapkan tidak lagi menjadi beban pemerintah dalam hal pengeluaran biaya perawatan bahkan bisa memberikan pemasukan dari penjualan aset tersebut," tulis pandangan F-PKS saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (3/7/2023).
Selain itu, PKS juga minta Pemkot Bandung untuk mengevaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Evaluasi itu perlu dilakukan untuk mengetahui dampak dari keberadaan BLUD tersebut.
"Kalau tidak, lakukan evaluasi yang menyeluruh, transparan dan lakukan perbaikan-perbaikan sehingga keberadaan BLUD bisa bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Kota Bandung," lanjutnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
