BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemprov Jawa Barat membuat gebrakan dengan wacananya yang akan menerbitkan obligasi daerah (pinjaman daerah) atau disebut surat utang. Wacana ini mengemuka lantaran pembangunan tidak bisa maksimal hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil meyakini akan terjadi lompatan pembangunan apabila rencana surat utang daerah ini terealisasi. Pasalnya, kebutuhan pembangunan Jabar secara keseluruhan membutuhkan anggaran Rp800 triliun.
Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menyebut, Jabar hanya sanggup membiayai infrastruktur Rp50 triliun dalam lima tahunnya. Jika tidak ada perubahan, infrastruktur secara paripurna di Jabar itu baru terwujud setelah 80 tahun.
"Kalau hanya mengandalkan APBD saja, waktunya terlalu panjang. Maka harus ada inovasi untuk mempercepat itu," kata Kang Emil, Selasa (4/7/2023).
Kang Emil menjelaskan, surat utang daerah tersebut akan ditawarkan kepada publik lewat penawaran umum di pasar modal. Di awal penerbitan, pihaknya hanya menargetkan dana Rp2 triliun.
Di sisi lain, lanjut Kang Emil, surat utang daerah ini adalah pilot project dari pemerintah pusat. Tujuannya tak lain agar pembangunan bisa dipercepat lewat sumber pendanaan lainnya.
"Rencana obligasi daerah ini nantinya bisa dalam bentuk konvensional atau syariah ke sukuk atau surat berharga komersial berbentuk sertifikat hak milik," jelasnya.
Orang nomor satu di Jabar ini yakin ekonomi bakal terjadi pemerataan dengan percepatan infrastruktur. Sebab infrastruktur yang lengkap bakal beriringan dengan perekonomian masyarakat.
Kendati demikian, wacana surat utang tersebut belum final. Mengingat harus ada persetujuan terlebih dahulu oleh DPRD Jabar.
"Step awalnya sudah awal, tinggal ketok palu antara Pemprov dengan DPRD. Untuk ketok palu sepakat bersama, semua orang harus paham dulu. Bahwa membangun itu tidak bisa 100 persen mengandalkan pendapatan yang rutin seadanya," tutur mantan Wali Kota Bandung ini.
Kang Emil mengakui, inovasi surat utang ini datang dari pemerintah pusat guna percepatan pembangunan di Jabar. Skema penerbitan surat utang daerah jadi solusi di tengah APBD yang terbatas.
"Seperti contoh, saya ilustrasikan rumah tangga. Mau enggak nunggu dulu 20 tahun, dapat uang cash baru membangun rumah. Kamu gunakan instrumen keuangan yang namanya KPR, di DP, dicicil. Rumahnya jadi, bisa jadi warung," bebernya.
Ditambahkan Kang Emil, dana yang dibidik dari surat utang daerah di awal rencana sekitar Rp2 triliun. Namun target tersebut nantinya bisa menyesuaikan.
"Rp2 triliun saja. Itu sudah paling keren. Menggolkan instrumen keuangan namanya obligasi daerah, surat utang," tandasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
