Lolly mengaku, Jabar masuk dalam kerawanan tinggi politik uang. Alhasil, pemetaan tersebut harus menjadi atensi semua pihak.
"Tidak hanya Bawaslu, tapi pemerintah daerah, seluruh pihak, termasuk partai politik, supaya menjaga, memastikan 2024 kita tidak tinggi angka penanganan pelanggaran politik uangnya," ujar Lolly.
Menurut Lolly, politik uang ini bukan hanya sekadar tugas dari Bawaslu. Semua pihak harus ikut mengawal agar politik uang tidak terjadi di pemilu mendatang.
"Semua orang bertanggungjawab untuk tahu soal mitigasi ini, pemetaan ini, lalu punya upaya yang sama yang tepat untuk mencegahnya," jelas Lolly.
Selain itu, Lolly juga menyoroti pelaku politik uang yang satu di antaranya adalah penyelenggara ad hoc. Temuan tersebut terjadi pada rentang 2019 hingga 2020 dan sudah ada putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
