Suhenda berpandangan, sulitnya permohonan bantuan desa ini karena melihat kepala desa yang tidak beraliansi saat pencalonan para bupati dan wali kota.
"Jadi bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Jawa Barat semuanya dicalonkan oleh partai, sehingga ketika dianggap para kepala desa yang tidak beraliansi waktu dia mencalonkan, rekom tuh sangat sulit," ungkapnya.
Namun kini, permasalah tersebut telah diselasaikan setelah dirinya menggelar audiensi bersama Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.
"Kami audiensi saat itu di ruang Gedung Sate, alhamdulillah Pak Gubernur saat itu tanya langsung ke Pak Dicky itu produk siapa, kenapa harus rekom dari kabupaten/kota. Kata Pak Diky, produk kita katanya. Udah katanya, hilangkan saja. Alhamdulillah dengan SIPD perubahan sudah langsung dari desa ke provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
