BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berjanji akan memperjuangkan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan masyakarat jika Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menang di Pilpres 2024.
Adapun program-program tersebut di antaranya kenaikan anggaran dana desa, subsidi BBM dan pupuk, listrik gratis, tunjangan ibu hamil, wajib belajar pendidikan dasar.
Hal itu disampaikan Wakil Sekjen DPP PKB, Syaiful Huda usai mengisi materi sebagai narasumber dalam Konsolidasi dan Diskusi Aktivis Lintas Generasi bersama sejumlah aktivis 98 yang dilaksanakan Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) dan Lingkar Pena Jawa Barat di Mabes Rakyat, Jalan Laswi, Kota Bandung, pada Minggu (10/9/2023).
Soal kenaikan anggaran dana desa, Huda mengatakan, PKB akan menaikan anggaran dana setiap desa menjadi Rp5 miliar per tahun.
"Kita akan perjuangkan supaya dana desa naik jadi Rp5 miliar per desa, per tahun, kita ingin merubah pembangunan dari bawah jangan dari atas terus," ucap Huda.
Selanjutnya, program kerja yang diperjuangkan oleh PKB adalah menurunkan harga BBM semurah-murahnya bagi pemilik sepeda motor dan angkutan umum. Ia menegaskan, BBM tersebut tidak akan menjadi gratis seperti yang tengah ramai di media sosial.
"Ini kami menyebutnya perbaikan skema subsidi BBM yang selama ini bocor, masih dipake di pabrik-pabrik, masih dipake oleh orang orang yang semestinya tidak menggunakan subsisdi BBM itu," ungkapnya.
Huda mengatakan, salah satu jenis BBM yang disubsidi adalah jenis Pertalite. Dimana saat ini harga Pertalite Rp10.000 disubsidi sebesar Rp3.500, namun demikian subisidi ini belum tepat sasaran.
"Yang punya kendaraan roda empat itu pake Pertalite gak pake Pertamax, terus korporasi atau pabrik juga pake juga, artinya tidak tepat sasaran," imbuhnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong perbaikan subsidi harus berbasis segmen, agar nantinya hanya dapat dinikmati oleh pemilik sepeda motor dan angkutan umum saja.
"Pemilik sepeda motor di Indonesia ini berjumlah 120 juta, kalau subsidi BBM kita selama ini itu totalnya Rp261 triliun kalau subsidinya hanya pemilik sepeda motor dengan 120 juta, misalnya nanti Pertalite mau kita turunkan harganya jadi Rp7.000 itu hanya hanya keluar Rp121 triliun, artinya efesien subisidi kita gak bengkak, kalau basisnya segmen," paparnya.
Huda juga mengkritik sistem subsidi BBM yang digunakan saat ini menggunakan basis pada barang sehingga subsidi bocor tidak tepat sasaran yang semestinya. Huda menilai, seharusnya teori subsidi itu pada individu bukan kepada barang.
"Kalau kepada barang pasti bocor, kebocorannya tinggi dan penyalahgunaanya pasti tinggi. Jadi judulnya bukan gratis, tapi semurah-murahnya, berbasis segmented, hanya untuk pemilik motor dan angkutan umum," tuturnya.
Huda mengatakan, listrik gratis bagi masyarakat yang menggunakan KWH dengan daya 450 watt juga menjadi program kerja yang tengah diperjuangkan PKB.
Selain itu, program subisidi pupuk bagi para petani yang lahannya dibawah setengah hektar, lalu ada opsi subsidi 100 persen.
"Lalu tunjangan untuk ibu hamil, kita bisa bayangkan hari ini Indonesia bonus demograsi, tetapi disaat yang sama dibayang-bayangi terjadi stunting, hari ini stunting darurat di Inonesia ini," jelasnya.
Huda menyebut anggaran untuk penanggulangan stunting itu besar sekali, dimana saat ini anggaran tersebut mencapai triliunan.
"Gus Imin dan PKB mendorong untuk menghilangkan stunting di Indonesia, udah diurus sejak dari ibu hamil, karena stunting itu terjadi karena asupan gizi yang didapat oleh ibu hamil," katanya.
"Program kami tunjangan bagi ibu hamil sampe lahir itu kami menghitung potensi APBN kita mampu memberikan tunjangan 6 juta selama kehamilan selaman 9 bulan, semangatnya supaya tidak ada stunting," tambahnya.
Terakhir, program kerja yang diperjuangkan PKB adalah wajib belajar pendidikan dasar menjadi 15 tahun dari yang sebelumnya hanya 9 tahun.
"PKB mentargetkan wajar dikdas kita 15 tahun, artinya apa? SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, dan paling tidak kuliah bisa kuliah D3," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
