BANDUNG BARAT,Inews Bandungraya.Id - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Ade Zakir mengatakan, siapapun yang ditugaskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menjadi Pj Bupati KBB akan disambut dengan tangan terbuka.
Pihaknya bakal tegak lurus dan mengamankan keputusan itu sesuai dengan ketetapan Kemendagri. "Kami para Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mungkin membantah, apalagi menolak," katanya saat ditemui di ruangannya, Selasa (12/9/2023).
Ade menyebut, dirinya sudah mengintruksikan Satpol PP KBB untuk menertibkan spanduk penolakan tersebut demi menjaga kondusifitas di wilayah. Hal itu dilakukan agar tidak ada prasangka yang membuat para ASN di lingkungan Pemda KBB tidak nyaman.
"Kepada para ASN jangan sampai terpengaruh isu terkait PJ baik dari Kemendagri, usulan DPRD maupun gubernur. Siapapun yang ditugaskan oleh Kemendagri kita harus fatsun," tegasnya.
Ade menegaskan, terkait hal ini pun pihaknya tidak dalam kapasitas menolak atau bahkan mengusulkan keinginan pihaknya. Di masa akhir kepemimpinan pak bupati saat ini semua ASN tetap bekerja seperti biasa karena sampai 20 September 2023, Hengki Kurniawan masih Bupati KBB.
"Kita mengikuti alur dan aturan yang ada karena pak bupati masih berkerja seperti biasa," kata dia.
Bahkan, sambung Ade, agenda pak bupati sudah ada hingga tanggal 20 September mendatang lantaran beliau ingin sekaligus berpamitan ke berbagai stakeholder mulai pengusaha, buruh, masyarakat, kades dan lainnya. Jadi ada momen-momen yang dimanfaatkan pak bupati untuk berpamitan.
Sampai pada waktunya pelantikan Pj Bupati Bandung Barat pihaknya terus berkoordinasi dan menyiapkan pelantikan. Namun, terkait adanya isu pelantikan pejabat kami belum ada informasi dan menyarankan lebih baik menunda dan menghargai mekanisme yang sedang dijalankan Pansus DPRD KBB yang sedang berjalan.
"Kita hargai dulu Pansus DPRD KBB yang sedang bekerja, soal pelantikan lagi oleh bupati belum ada informasi," pungkasnya.
Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Hengki Kurniawan, sejumlah isu nama Pj Bupati kian santer beredar dan menjadi perbincangan di masyarakat. Bahkan, ada sebagian kelompok masyarakat yang memasang sejumlah spanduk 'Tolak Pj Bupati Droping Mendagri' yang bertebaran di sejumlah titik.
Sebelumnya, ada tiga nama sudah diusulkan DPRD KBB, satu pejabat dari Pemda KBB yaitu Ade Zakir Hasim, ST., yang kini menjabat sebagai Sekda KBB. Dua nama lagi berasal dari Pemprov Jabar yaitu dr. Dodo Suhendar, MM., dengan jabatan Kepala Dinas Sosial Jabar, dan Drs. Wahyu Mijaya, SH, MS.i sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jabar.
Tiga nama pejabat yang diusulkan DPRD KBB tersebut sama dengan usulan dari Pemprov Jabar. Pengusulan nama calon Pj Bupati Bandung Barat sesuai Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota, ada ranah usulan dari DPRD, Provinsi Jawa Barat sebagai kepanjangan Pemerintah Pusat dan tiga nama dari Kemendagri. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
