“Wajib pajak yang memaksimalkan layanan digital terus meningkat, dari 15 ribu unit kendaraan bermotor, menjadi 600 ribu unit, sekarang 700 ribu unit kendaraan milik wajib pajak yang pajaknya metoda pembayarannya melalui digital atau aplikasi Sambara,” tuturnya.
Ketua Komisi Informasi Jabar, Ijang Faisal mengatakan, monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perda Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011.
“Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Barat 2023 tertinggi secara nasional dengan nilai 84,43 poin. IKIP Jabar 2023 naik 2,5 poin dibandingkan IKIP 2022 dengan nilai 81,93 poin,” kata Ijang.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro mengapresiasi Pemprov Jabar yang berkomitmen untuk memperkuat keterbukaan informasi publik.
"Jawa Barat nilainya bagus antara IKIP dan monev. Jadi selaras," tandasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
