BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menyatakan, keterbukaan informasi bagi badan publik adalah suatu keharusan. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Karena itu, Bey mengapresiasi badan publik yang berhasil mendapatkan penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (30/11/2023).
Salah satu yang menjadi sorotan Bey Machmudin adalah inovasi layanan digital dan non digital Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar yang inklusif.
"Karena keterbukaan adalah suatu keharusan, dan tahapan berikutnya adalah bagaimana kita merespons kebutuhan masyarakat," ucap Bey.
Bey mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada OPD ini diharapkan bisa menjadikan pelecut untuk terus bekerja lebih baik dan bertransformasi dengna pemanfaatan teknologi.
“Setelah ada keterbukaan publik ini, mendorong Pemprov Jabar dalam menyediakan informasi dan layanan publik yang baik. Seperti dalam merespon kebutuhan masyarakat, contohnya bila ada yang mengeluh seperti pembayaran pajak bermotor, sekaramg sangat mudah,” katanya.
"Untuk itu mari terus berinovasi, bekerja sama, dan merangkul teknologi untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," tambahnya.
Sementara itu, salah satu yang meraih penghargaan sebagai OPD informatif adalah Bapenda Jabar. Mereka dinilai dari sisi Inovasi dan Strategi Pelayanan Informasi Publik secara digital dan non digital.
Bapenda Jabar membuat samsat information center yang bisa dimaksimalkan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan informasi maupun pengaduan layanan. Ada pula aplikasi Sambara yang bisa menawarkan kemudahan membayar pajak.
Kemudian, Bapenda Jabar membuat layanan Formulir Permohonan Informasi dan Formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi dalam bentuk Braille. Pemenuhan informasi pun disediakan dalam bentuk video layanan program bapenda jabar menggunakan Bahasa Isyarat Indonesia.
Di luar itu, ada pula Samsat Digital di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung yang menjadi percontohan karena masyarakat tidak lagi perlu mengantre berjam-jam untuk mengurus perpanjangan pajak kendaraan.
Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik menilai, invoasi dalam hal layanan dan informasi sangat penting untuk bisa menjangkau masyarakat Jawa Barat yang mencapai kurang lebih 50 juta jiwa.
“Kami terus membuat berbagai upaya untuk memudahkan semua lapisan masyarakat mendapatkan informasi. Harus inklusif, ada braile dan kami terus berupaya membuat semuanya lebih baik. Sarana penunjang di Samsat juga dimaksimalkan,” ucap Dedi.
“Untuk konteks kami, Ini penting dan berkolerasi dengan peningkatan pendapatan. Semua juga harus dengan respon cepat saat ada keluhan. Kemudahan layanan bagi wajib pajak pun kami pikirkan, insentif atau diskon pajak juga ada programnya,” lanjutnya.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi dalam hal layanan berada dalam tren positif. Pembayaran pajak secara digital terus meningkat.
“Wajib pajak yang memaksimalkan layanan digital terus meningkat, dari 15 ribu unit kendaraan bermotor, menjadi 600 ribu unit, sekarang 700 ribu unit kendaraan milik wajib pajak yang pajaknya metoda pembayarannya melalui digital atau aplikasi Sambara,” tuturnya.
Ketua Komisi Informasi Jabar, Ijang Faisal mengatakan, monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perda Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011.
“Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Barat 2023 tertinggi secara nasional dengan nilai 84,43 poin. IKIP Jabar 2023 naik 2,5 poin dibandingkan IKIP 2022 dengan nilai 81,93 poin,” kata Ijang.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro mengapresiasi Pemprov Jabar yang berkomitmen untuk memperkuat keterbukaan informasi publik.
"Jawa Barat nilainya bagus antara IKIP dan monev. Jadi selaras," tandasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
