"Untuk triwulan pertama penggunaan KKPD dilaksanakan oleh BKAD dan selanjutnya secara bertahap dilaksanakan oleh 9 perangkat daerah lainnya sampai dengan akhir tahun 2024," katanya.
Slamet menyebut, penggunaan KPPD untuk fleksibilitas kemudahan dan jangkauan pemakaian secara luas termasuk untuk belanja secara elektronik serta memudahkan pejabat pelaksana APBD untuk belanja barang jasa.
"Kartu kredit pemerintah daerah ini digunakan untuk keperluan belanja barang jasa dan perjalanan dinas dalam bentuk pembayaran QRIS dan kartu fisik," sebutnya.
Di tempat yang sama, Pimpinan Divisi Hubungan Kelembagaan Bank BJB, Isa Anwari mengatakan, bank BJB merupakan satu dari tiga bank yang mendapatkan izin pelaksanaan kartu kredit pemerintah daerah bersama Bank DKI dan BPD Bali.
"Ini membuktikan bahwa kita siap untuk mendukung program kerja pemerintah daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Bandung atas dukungan yang diberikan sehingga kegiatan launching bisa terlaksana," tandasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
