BANDUNG BARAT - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily berharap angka stunting di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dapat diturunkan oleh Program Keluarga Harapan (PKH). Karena itu, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memanfaatkan bantuan PKH sebagaimana mestinya.
Harapan itu disampaikan Tubagus Ace Hasan Syadzily saat memberi arahan dalam Pertemuan Pertemuan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) KPM PKH di GOR Kandaga, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jumat (12/1/2024). Acara ini dihadiri oleh para pendamping dan ratusan KPM PKH.
Kang Ace mengatakan, stunting sangat berbahaya. Jika anak gagal tumbuh karena mengalami kekurangan gizi dan nutrisi kronis dampaknya berbahaya terhadap masa depan anak tersebut.
"Angka stunting di Kabupaten Bandung Barat ini tinggi, tiga terbesar se-Jawa Barat. Mudah-mudahan angka stunting di KBB bisa diturunkan dengan PKH," kata Kang Ace.
Dalam kesempatan itu, Kang Ace kembali menjelaskan tentang empat komponen PKH. Pertama komponen kesehatan, ibu hamil, menyusui, dan balita. Kedua, anak sekolah. Ketiga, kesejahteraan lansia, dan keempat diabilitas.
Kang Ace mengatakan, alasan komponen pertama untuk kesehatan ibu hamil, menyusui, dan balita, karena masa itu yang paling menentukan bagi kehidupan rakyat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa.
"Kita (Indonesia) ingin lepas dari stunting atau gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis. Ibu hamil dan menyusui itu menentukan masa depan anak," kata Kang Ace.
Menurut Kang Ace, jika ibu hamil mengonsumsi makanan sembarang, tidak bergizi, otomatis akan mempengaruhi pertumbuhan bayi di dalam rahim dan tumbuh kembangnya.
Karena itu, tutur Kang Ace, ibu-ibu penerima PKH, harus menggunakan dana bantuan itu untuk membeli makanan bergizi agar melahirkan generasi Indonesia berkualitas.
"Di era modern saat ini kalau masih ada yang kekurangan gizi, kualitas bangsa kita akan rendah. Kita tidak ingin tumbuh kembang anak-anak tertinggal karena kekurangan gizi," tutur Kang Ace.
Stunting, kata Kang Ace, bukan sekadar fisik, tetapi yang paling utama adalah IQ tidak sempurna, di bawah standard. Anak-anak yang mengalami stunting akan sulit menguasai pengetahuan, ilmu, informasi, dan keterampilan, sehingga masa depan suram (madesu).
"Itu tidak boleh terjadi pada anak-anak kita. Tidak boleh lagi di Indonesia, anak-anak kekurangan gizi. IQ-nya jongkok, yang tidak bisa mengikuti pendidikan dan sekolah karena tidak memiliki kemampuan untuk belajar," ucapnya.
Kang Ace menyatakan, berdasarkan penelitian para ahli, 1.000 hari pertama seorang manusia menentukan masa depannya. Sejak di dalam perut hingga usia 2 tahun, betul-betul harus diisi dengan makanan bergizi, pengetahuan, dan pola asuh yang betul-betul terukur.
"Selain anak diberikan makanan bergizi dan ASI, ibu yang menyusui pun harus mendapatkan makanan bergizi," ujar Kang Ace.
Komponen kedua, tuturnya, pendidikan anak untuk SD, SMP, dan SMA. KIP kuliah. Pemerintah ingin tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang putus sekolah akibat ketiadaan biaya, tidak mampu membayar SPP, dan membeli seragam. Tidak boleh lagi ada anak-anak Indonesia buta huruf.
"Walaupun dia anak perempuan, berikan haknya untuk sekolah setinggi-tingginya. Jangan lagi ada pemikiran, keun bae anak istri mah lulus SMP urang kawinken. Ke ge ka dapur, ka dapur oge. Jangan punya pikiran seperti itu lagi," tuturnya.
Apalagi saat ini, undang-undang tidak membolehkan anak di bawah usia 18 tahun dinikahkan. Tidak boleh menikahkan anak dalam usia sekolah.
Karena itu, jaga anak, akhlak dan perilakunya supaya tidak menikah di bawah 18 tahun. Sebab, pernikahan dini itu, awal mula dari kemiskinan.
"Berdasarkan penelitian, orang yang menikah dalam usia yang masih muda, secara psikologi belum siap berumah tangga. Yang terjadi, punya anak, suami tidak bekerja. Puyeng (pusing), pasea (bertengkar), lalu bercerai. Setelah cerai, jadi janda," ucap Kang Ace.
Kang Ace mendorong para orang tua menyekolahkan anak mereka setinggi-tingginya. Tidak boleh ada lagi anak putus sekolah SD dan SMP. Tapi harus selesai minimal SMA. "Keun kolotna mah peupeurihen (prihatin), yang penting anaknya maju," ujarnya.
Karenanya, komponen PKH untuk pendidikan. Bangsa ini akan besar jika dibangun oleh orang-orang yang besar. Orang yang besar itu, orang yang sehat, cerdas. Sudah waktunya kita menjadi bangsa besar.
"Komponen ketiga adalah kesejahteraan lanjut usia (lansia). Tidak boleh ada lagi lansia yang ditelantarkan. Komponen keempat adalah disabilitas. Mereka juga harus mendapatkan perhatian dan pelayanan," ujarnya.
Kang Ace kembali mengingatkan kartu ATM PKH harus dipegang sendiri. Tidak boleh dipegang orang lain. "Apalagi dijaminkan untuk meminjam uang ke bank emok. Tidak boleh," ucap Kang Ace.
Kang Ace mengatakan, secara khusus datang ke Cipatat untuk memonitor dan mengevaluasi PKH dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
"PKH dianggarkan dan diawasi oleh Komisi VIII DPR. Tanpa persetujuan Komisi VIII DPR, tidak akan pernah ada PKH. Jadi, PKH merupakan program yang secara budgeting, kinerja, dan kebijakan dibahas bersama Komisi VIII DPR," kata Kang Ace.
Karena itu, ujar politisi Partai Golkar ini, PKH akan dilanjutkan atau tidak, tergantung Komisi VIII DPR. Jika Komisi VIII DPR tidak mau, PKH tidak dilanjutkan. Bahkan, Komisi VIII DPR dapat mengecil atau menambah besar anggarannya. Tergantung Komisi VIII DPR sebagai wakil rakyat yang memiliki kewenangan dalam membahas anggaran PKH.
"Jadi, pertanyaan saya ibu-ibu, pertanyaan utama saya adalah mau dilanjutkan atau tidak ini PKH?" tanya Kang Ace.
Pertanyaan itu dijawab serentak oleh para peserta, "Dilanjutkan! Gasken. Well!"
"Namun saya minta, bantuan PKH harus digunakan sebagaimana mestinya. Sebab, negara menggarkan dana sangat besar untuk PKH, yaitu, Rp29 triliun. Se-Indonesia, jumlah penerima PKH 10 juta keluarga," ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar itu.
Kang Ace menuturkan, selain PKH, pemerintah dan Komisi VIII DPR juga menganggarkan dana untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menelan total anggaran se-Indonesia Rp45 triliun. Program BPNT diperuntukkan bagi 18,8 juta keluarga penerima masyarakat (KPM) dan disalurkan sebulan sekali.
"Karena itu, saya ingin uang negara yang besar itu harus betul-betul efektif efisien, dan tepat guna, tepat sasaran, digunakan untuk mencapat tujuan PKH itu. Sesuai peruntukkannya. Dana PKH tidak boleh digunakan untuk hal-hal lain," tutur Kang Ace.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Jabar 2 (Kabupaten Bandung-Bandung Barat) ini mengatakan, kegiatan P2K2 dilaksanakan agar PKH digunakan sesuai tujuan utama. "Jangan sampai dana PKH diangge (dipakai) foya-foya. Diberikan ke pameget (suami) untuk membeli rokok. Saking cintanya ka pemeget. Tidak boleh seperti itu," ucapnya.
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
