JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan adalah sosok pemimpin yang taat terhadap prinsip demokrasi dan konstitusi.
Begitu disampaikan Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo dalam diskusi bertajuk “Jokowi vs Megawati: Dua Presiden, Dua Rasa Bernegara” yang digelar PARA Syndicate pada Kamis (25/1/2024).
"Komitmen Megawati terhadap prinsip-prinsip reformasi, nilai-nilai demokrasi yang sampi hari ini menjadi catatan kita, beliau itu taat pada prinsip demokrasi, taat pada konsitusi," ucap Ari.
Ari mengatakan, hal itu bisa dilihat saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI ke-5. Menurutnya, sebagai seorang pemimpin, hasrat untuk mewariskan kekuasaan kepada keturan itu sangat kuat.
"Semua karakter kekuasaan itu ingin mengestapetkan kekusaanya kepada keturuan. Tapi kalau kita lihat memang bahwa dalam kasus Mega ada Puan, tetapi ruang kekuasaan yang diberi dilingkup partai segala macem saya masih melihat bahwa Mega masih dalam taraf menggunakan partai sebagai ruang untuk anaknya," tuturnya.
Di kasus lainnya, Megawati juga bisa saja memberikan tiket pencalonan bagi Puan Maharani di Pilpres 2014.
"Tahun 2014 itu Mega bisa saja tidak memberikan kartu pas kepada Jokowi bisa saja, tapi tidak dilakukan. Dia berikan kepada Jokowi," ungkapnya.
Hal yang sama juga terjadi di Pilpres 2024. Ari mengatakan, alih-alih mencalonkan Puan sebagai calon presiden demi kekuasaan, namun Megawati justru memilih Ganjar Pranowo.
"Di 2024 itu bisa saja boardingpas pilpres tidak diberikan kepada Ganjar tapi kepada Puan, bisa saja tapi tidak dilakukan. Dua momen pilpres yang saya pikir Mega ingin anaknya ikut dalam estapet tetapi dia tidak memaksakan ketika memang batasan itu harus dibatasi dan dua momen pilpres ini bisa menjadi catatan kita," tuturnya.
Menurut Ari, hal inilah yang saat ini tidak ada dalam sosok Jokowi. Ia menyebut, Jokowi menghalalkan segala cara demi memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.
"Ini yang kemudian kita lihat tidak ada dalam Jokowi. Makanya ini yang kemudian kita versuskan bagaimana ketika dua orang ini dihadapkan dalam tawaran kekuasaan," imbuhnya.
Ari menilai, seluruh prestasi Jokowi dalam dua periode memimpin Indonesia ternodai hanya karena pembajakan demokrasi.
"Dua periode capaian pembangunan yang sudah dicapai Jokowi alangkah sayangnya ternodai oleh upaya-upaya membajak demokrasi kemudian melakukan pengangkangan konstitusi. Jadi ini yang mungkin kita bisa baca dari dua tokoh ini," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait