BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Keputusan Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dimaknai sebagai figur yang bukan hanya patuh pada hukum, namun juga mengedepankan etika.
Pakar komunikasi, Prof Rachmat Kriyantono menyebut, pengunduran diri calon wakil presiden (Cawapres) 2024 nomor urut 3 tersebut dalam komunikasi politik merupakan pesan yang berimplikasi politik.
“Secara hukum, presiden, menteri, kepala daerah boleh tidak mundur. Tetapi, jika tidak mundur bisa mengganggu etika politik seiring dengan potensi terjadi penggunaan fasilitas publik dalam kampanye dan abuse of power,” ucap Rachmat, Rabu (31/1/2024).
Rachmat mengatakan, pesan dari pengunduran diri Mahfud MD sangat penting untuk mempengaruhi simpati publik yang bisa mendorong elektabilitas.
Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) Malang ini, pesan itu sangat pas dengan konteks sosial politik sekarang ini sehingga potensi besar menghasilkan efek simpati dan elektabilitas tersebut.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
