"Pelanggaran prinsip imparsialitas hakim pada perkara ini menjadi catatan penting dan menentukan kehidupan berdemokrasi di Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang," tambahnya.
Andri mengatakan, para anggota KPU pun turut melanggengkan dosa yang sama dengan melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. Secara sadar, mereka menihilkan nilai-nilai kecermatan dan profesionalitas dalam melaksanakan tanggung jawab jalannya roda partisipasi publik demi keberlanjutan kepemimpinan negara.
"Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu tersebut terbukti melalui Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023," katanya.
Sementara itu, Ketua PPI Utrecht, Hanif Abdul Halim memastikan, pernyataan sikap PPI Utrech murni didasari oleh kekhawatirannya terhadap krisis etika dan demokrasi yang terjadi di Indonesia.
"Bahwa pernyataan sikap kami siang hari ini benar didasari oleh kekhawatiran kami sebagai pelajar-pelajar Indonesia di Utrech akan krisis demokrasi dan krisis etika yang terjadi di Indonesia menjelang Pemilu 2024," ucap Hanif.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
