BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Panitia Khusus (Pansus) Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Perda No. 11 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah sudah menggelar rapat dengan pihak pengusul atau pemrakarsa, di antaranya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Demikian disampaikan Wakil Ketua Pansus 6 DPRD Kota Bandung, Folmer S. Silalahi berkenaan dengan perkembangan pembahasan Raperda tentang Pencabutan Perda No. 11/2011 tersebut.
Selain itu, kata Folmer, Pansus juga sudah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk memperkaya materi pembahasan raperda.
Folmer mengatakan, saat ini pansus belum masuk pada pembahasan pasal per pasal. Sebab, pihaknya mengharapkan adanya pengayaan terhadap naskah akademik berkaitan dengan raperda tersebut.
Selain rapat dan FGD, Folmer juga meminta masukan dari berbagai pihak, agar dalam pembahasan subtansi pasal per pasalnya lebih komprehensif mengakomodir usulan dan masukan dari berbagai pihak.
"Raperda ini dibahas karena saat DPRD merevisi perda terdahulu tentang pengelolaan aset daerah, ternyata ada perda lama yang sudah ada tentang aset yang tidak sertamerta dicabut. Seharusnya perda yang baru mengusulkan pencabutan perda yang lama," kata Folmer.
Dalam revisi perda terdahulu, kata Folmer, ternyata yang disebutkan secara gamblang hanya salah satu perda lama saja yang harus dicabut, dan ada satu perda lagi yang tertinggal.
"Nah ini kan bisa menimbulkan permasalahan dalam implementasi pengelolaan aset daerah. Jadi kita akan mencabut Perda yang kemarin sempat tertinggal untuk dicabut dalam pembahasan perda sebelumnya," ungkapnya.
Perda yang akan dicabut tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah.
"Sekarang akan direvisi, karena ada regulasi baru kaitan dengan regulasi aset sehingga perda yang lama harus ikut dicabut," ujarnya.
Menurutnya, Kota Bandung sudah memiliki perda baru soal pengelolaan aset daerah. Saat perda baru diberlakukan, seharusnya perda-perda sebelumnya gugur atau dicabut dan tidak berlaku lagi.
"Namun dalam pencabutan itu harus disebut perda sebelumnya itu nomor berapa, tahun berapa, tentang apa. Kemarin ada perda yang terlewatkan untuk disebut dalam perda lama yang akan dicabut," terangnya.
Apabila perda ini tidak dicabut, lanjut Folmer, dikhawatirkan akan berdampak pada pengelolaan aset yang kurang efektif.
"Subtansi tentang perdanya pasal per pasal kita belum masuk. Baru pengayaan naskah akademis dan FGD saja," terangnya.
Dikatakan Folmer, Pansus 6 belum masuk untuk membahas secara detail. Baru soal ketentuan umum, konsideran, dasar pertimbangan, terminologi istilah-istilah yang harus dijelaskan dalam batang tubuh.
"Baru sampai situ, kalau sudah pasal per pasal nanti akan banyak perdebatan-perdebatan, diskusi, masukan dan lainnya," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
