"Tidak lagi membuat manuver dan narasi-narasi yang lain. Jadi KPU yang sibuk mencari-cari (kesalahan) sementara bawaslu sendiri beres," tandasnya.
Sementara itu, Dir KU Institute, Khaerul Umam menilai KPU Jabar terlalu lambat dalam melakukan rekapitulasi di level provinsi, dalam konteks pelayanan publik dan kebijakan publik terkait penyelenggaraan pemilu,
“KPU Provinsi Jabar dapat dianggap tidak cepat tanggap, atau istilah dalam governance itu, tidak ‘Agile’. Padahal pemerintahan Jokowi selama 2 periode selalu menggaungkan Agile governance, dalam setiap pekerjaan-program ataupun kinerja organisasi pemerintah," ujar Khaerul.
Lanjut, kata Khaerul, KPU Jabar dan para komisioner nya perlu memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai hal, terlebih dilapangan ada informasi KPU Jabar terkesan tidak on time pada beberapa agenda.
“Jadi jangan lagi alasannya karena ada salah satu kota yang belum terekap, kalau memang ada masalah harusnya sudah diantisipasi dan dipercepat penyelesaiannya, jangan di tunda-tunda,” lanjutnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
