Terkait hal itu, Arief mendorong Pemprov Jabar untuk segera merampungkan sertifikasi terkait aset tersebut, guna mengamankan aset milik pemerintah.
"Sekitar 59 persen belum disertifikat, ada kemungkinan risiko yang terjadi seperti dikuasai pihak lain dan sebagainya. Kami juga akan mengundang BPN Jabar untuk membantu pengamanan secara hukum atau sertifikasi aset milik Pemprov Jabar,” ujarnya.
Hal ini juga sangat penting, karena pada 2025 mendatang Pemerintah Indonesia menargetkan seluruh aset, baik milik pemerintah maupun masyarakat harus 100 persen telah tersertifikasi. Termasuk sekitar tiga ribuan aset Pemprov Jabar.
"Makanya harus ada upaya dari teman-teman provinsi," ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Jabar Eni Rohyani mengungkapkan, sejatinya masalah aset memang telah menjadi PR dan tengah diupayakan untuk dirampungkan sertifikasinya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
