BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Para pegiat media sosial (medsos) dan kreator konten meminta masyarakat waspada terhadap kabar bohong atau hoaks marak menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di sejumlah daerah.
Hal ini yang harus diantispasi agar pilkada serentak aman, lancar dan damai serta melahirkan pemimpin terbaik bagi daerah.
Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu peran serta seluruh elemen masyarakat, bersinergi dengan pemerintah serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Recky Aldhera (28), warga Majalengka yang menekuni dunia IT dan kreator konten, baik YouTube maupun platform media sosial (medsos) lainnya, mengatakan, peran masyarakat, terutama anak muda sangat penting dalam menciptakan pilkada damai dan hoaks.
Salah satu caranya adalah meningkatkan literasi guna memvalidasi setiap informasi yang didapat, baik di media sosial maupun dari mulut-ke-mulut di kehidupan sehari-hari.
"Peran pemuda di berbagai daerah harus makin aktif bahu membahu menciptakan pilkada yang damai. Karena maraknya konten dan berita hoaks menjelang Pilkada harus dihadapi dengan meningkatkan literasi digital," kata Recky, Minggu (9/6/2024).
Recky menyatakan, memvalidasi setiap informasi yang diperoleh sangat penting. Apalagi informasi yang akan disebarluaskan kembali ke khalayak luas, seperti di grup WhatsApp dan medsos. Jangan sampai yang disebarluaskan ternyata hoaks.
"Masyarakat harus memahami pentingnya memeriksa sumber informasi sebelum menyebarkan. Maka, edukasi tentang cara mengenali keaslian suatu informasi perlu digalakkan. Masyarakat bisa memanfaatkan situs-situs cek fakta untuk memastikan keaslian berita yang diterima," ujarnya.
Konten dan berita hoaks, tutur Recky, dapat dilawan dengan kerja sama antara masyarakat, media, dan pemerintah. Ketika masyarakat menemukan hoaks, segera melaporkannya ke pihak berwenang seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) atau Jabar Saber Hoaks.
"Jika menemukannya di media sosial, masyarakat bisa memanfaatkan fitur pelaporan (report) yang bisa digunakan untuk melaporkan konten atau akun mesdos yang menyebarkan hoaks. Ini harus dimanfaatkan dengan baik," tutur Recky.
"Kemudian media massa juga harus berperan aktif dalam memverifikasi berita sebelum disiarkan, dan pemerintah bisa menginisiasi kampanye nasional untuk melawan hoaks," ujar dia.
Recky berharap siapa pun yang menyebarkan berita bohong atau hoaks, bisa ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi utuh tentang hukuman bagi para prnyebar hoaks.
"Hukum yang tegas terhadap penyebar hoaks juga perlu ditegakkan. Aturan serta sanksi terkait harus disosialisasikan secara luas," tutur Recky.
Intinya, kata dia, untuk menghadapi hoaks menjelang Pilkada serentak 2024, perlu usaha kolektif dari seluruh elemen (masyarakat, media massa, dan pemerintah), agar masyarakat mendapatkan asupan berita dan informasi yang benar.
"Dengan bersatu dan melakukan langkah-langkah ini, kita bisa menjaga integritas proses demokrasi dan memastikan informasi yang kita terima dan sebarkan adalah benar dan dapat dipercaya, " ucap Recky.
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
