BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melaunching Kampung Pengawasan Partisipatif menjelang Pilkada Serentak 2024.
Untuk wilayah KBB, kegiatan launching Kampung Pengawasan Partisipatif tersebut dilaksanakan di Kampung Rancatiis RW 05, Desa Galanggang, Kecamatan Batujajar, Senin (15/7/2024).
"Kampung partisipatif ini dilaunching secara serentak di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dan dipusatkan di Majalengka. Jadi setiap kabupaten/kota itu ada satu Kampung Partisipatif di satu desa," kata Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah Sopandi saat ditemui usai launching.
Keberadaan Kampung Partisipatif ini bertujuan untuk mengajak dan mengingatkan masyarakat agar turut berpartisipasi pada Pilkada KBB yang bakal digelar pada 27 November 2024 mendatang. Termasuk mulai melakukan pengawasan pada setiap tahapannya.
Hal tersebut merupakan ikhtiar dari Bawaslu KBB untuk menarik masyarakat agar lebih aware atau peduli pada gelaran Pilkada Serentak 2024. Sehingga pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar serta Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat bisa berjalan tanpa ada kecurangan.
"Pertimbangan dipilihnya Kampung Rancatiis RW 05, Desa Galanggang sebagai Kampung Pengawasan Partisipatif karena warganya sangat peduli dalam setiap agenda kepemiluan," ucapnya.
Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan keaktifan warga yang menyampaikan banyak pertanyaan terkait dengan persoalan tahapan Pilkada yang terjadi di KBB. Masyarakatnya begitu melek Pemilu, mereka aktif bertanya banyak hal soal Pilkada.
"Seperti persoalan coklit hingga masalah verifikasi faktual bacalon Bupati Bandung Barat dari jalur perseorangan," sambungnya.
Selain itu, lanjut Riza, Kampung Rancatiis, Desa Galanggang secara geografis berada di kawasan militer, yakni Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus atau disingkat (Pusdiklatpassus) Batujajar. Serta masyarakatnya yang dikenal guyub.
"Bicara pemilihan tentunya kita mencari lingkungan masyarakat yang representatif dan masyarakat di Desa Galanggang menjadi salah satu yang aware terhadap pemilihan. Bukan hanya Pemilu, saat Pilkades partisipasi masyarakat di sini mencapai 83 persen," tuturnya.
Riza menambahkan, Desa Galanggang memiliki sekitar 1.500 jiwa dengan berbagai latar belakang profesi. Mulai dari pegawai swasta, petani hingga pensiun TNI. Sehingga dengan adanya Kampung Pengawasan Partisipatif di Desa Galanggang bisa menjadi embrio bagi desa atau daerah lain.
Ke depan pihaknya berharap ada turunan berupa forum warga yang memungkinkan untuk membentuk Kampung Pengawasan Partisipatif. Sehingga bisa ditargetkan setiap kecamatan ada satu Kampung Pengawasan Partisipatif.
"Kami juga menargetkan pilot project Desa Anti Politik Uang atau money politics dan diharapkan bisa segera terbentuk," harapnya. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
