“Kesuksesan program-program pembangunan pemerintah ke depan membutuhkan kinerja logistik yang baik. Sebagai contoh, program makan bergizi gratis terkait erat dengan kinerja logistik sebab jika tidak ada perbaikan kinerja logistik, akan terjadi dan fluktuasi harga pangan di berbagai daerah dan fluktuasi harga yang dapat menyebabkan bengkaknya APBN untuk program pemerintah ini,” ujar Titah.
Untuk itu, Titah mendorong adanya regulasi baru sebagai penyegaran atau revitalisasi semangat cetak birus sislognas (Perpres 26/2012) dalam rangka mencapai tujuan sistem logistik nasional, mengingat telah terjadi perubahan dan dinamika selama dua belas tahun terakhir.
Ditempat yang sama, Atong Soekirman Asdep Peningkatan Logistik Nasional Kemenko Perekonomian, menjelaskan bahwa pemerintah sedang terus berupaya agar LPI terus meningkat dan biaya logistik terus menurun.
“Kemenko Perekonomian sedang merancang raperpres tentang penguatan logistik nasional. Tujuannya untuk menurunkan biaya logistik, menjamin ketersediaan bahan baku, menjamin ketersediaan barang, mendukung daya saing ekspor, serta kemudahan aksesibiltas antarwilayah,” kata Atong.
Lebih lanjut, Atong mengungkapkan saat ini fokus kemenko adalah dengan pendekatan constructive dengan simplifikasi bisnis proses untuk menurunkan logistik cost.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
