BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024, Pondok Pesantren Miftahul Falah bekerjasama dengan KPU Jabar dan Bawaslu Kabupaten Kuningan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pemilih.
Acara ini dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari santri dan mahasiswa Miftahul Falah, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga penyelenggara pemilu.
Kegiatan yang berlangsung di Ponpes Miftahul Falah Kuningan ini, dimulai dengan sambutan dari berbagai tokoh yang berkomitmen pada pendidikan politik dan demokrasi.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan pentingnya partisipasi aktif dalam Pilkada, sekaligus mencegah terjadinya politik uang yang sering mencederai demokrasi.
Ketua Pelaksana, Dedi Setiawan menyampaikan, harapannya agar kegiatan sosialisasi ini dapat membantu masyarakat, khususnya para santri dan mahasiswa, untuk lebih memahami pentingnya pemilihan yang jujur dan adil.
“Kami berharap kegiatan ini bisa berjalan lancar dan peserta dapat memilih pemimpin yang mampu memajukan Jawa Barat,” katanya.
Sementara itu, Pengasuh Ponpes Miftahul Falah, K.H. Aman Samsul Falah, juga memberikan pandangannya terkait pentingnya pemilihan pemimpin yang adil menurut prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
“Memilih pemimpin yang adil adalah kewajiban. Karenanya, sosialisasi dan pembekalan ini sangat penting agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan etika,” tegasnya.
Ketua LTN NU Jabar, K. Zainuddin menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pilkada Harus terus ditingkatkan.
“KPU Jawa Barat menargetkan partisipasi pemilih naik 2% dari angka 74% pada Pilkada Sebelumnya. Untuk itu, sosialisasi pendidikan pemilih sangat penting,” ujarnya.
Meningkatkan Partisipasi dan Memerangi Politik Uang
Sosialisasi ini menyoroti isu krusial dalam pemilu, termasuk pentingnya memerangi politik uang. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia menjelaskan tentang tahapan kampanye dan bahaya politik uang.
“Politik uang itu merusak demokrasi. Serangan fajar bukanlah rezeki, melainkan suap. Jangan gadaikan suara Anda hanya demi uang atau materi lainnya,” ujarnya.
Sedangkan, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kuningan, Aan Nasruddin turut menekankan pentingnya mengecek nama di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mengingatkan masyarakat untuk tidak bersikap apatis.
“Jika Anda belum terdaftar di DPT, partisipasi Anda menjadi sia-sia. Pastikan anda sudah terdaftar agar dapat menggunakan hak pilih dengan benar,” tegasnya.
Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Kuningan, Usep Agus Jawari menjelaskan tentang pelanggaran yang sering terjadi selama masa kampanye, termasuk politik uang dan manipulasi pemilih.
“Politik uang tidak hanya dilarang oleh undang-undang, tetapi juga merusak masa depan demokrasi kita. Kita harus cermat dalam membedakan antara biaya kampanye yang sah dengan politik uang yang merusak integritas pemilu,” jelasnya.
Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan pemberian cinderamata. Acara ditutup dengan doa dan harapan agar Pilkada Jabar 2024 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
Para peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan dengan turut serta menyosialisasikan pentingnya partisipasi dalam Pilkada, serta melawan segala bentuk kecurangan, termasuk politik uang.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
