CIMAHI,iNews BandungRaya.id - Selama 23 tahun Kota Cimahi berdiri, namun hinga kini Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi belum memiliki rumah dinas.
Hal itu yang mengundang keprihatinan dari Pj Wali Kota Cimahi Dicky Saromi yang saat ini memimpin Kota Cimahi.
Di bawah kepemimpinannya, Dicky menargetkan di tahun 2025 orang nomor satu dan dua di Cimahi harus memiliki rumah dinas yang refresentatif.
"Tahun 2025 kami akan membangun rumah dinas untuk wali kota dan wakil wali kota, karena sudah 23 tahun nyewa (ngontrak) terus," ucapnya kepada media di Aula B kantor Pemkot Cimahi dalam momen refleksi akhir tahun terhadap apa yang telah dilakukan dan akan selama dirinya selama menjadi Pj Wali Kota Cimahi, Senin (23/12/2024).
Dirinya mengakui jika saat ini pun tinggal di rumah dinas yang disewa oleh Pemkot Cimahi selama menjadi Pj di Cimahi. Sehingga ke depan keinginannya ada rumah dinas yang disiapkan bagi wali kota dan wakil wali kota.
Saat ini berdasarkan informasi yang dihimpun untuk rumah dinas Wakil Wali Kota Cimahi berada di Kompleks Cipta Mas Cimahi. Sementara rumah dinas Wali Kota Cimahi tidak ada.
Sedangkan Pj Wali Kota Dicky Saromi dikabarkan menyewa rumah di kawasan Kota Baru Parahyangan.
Adapun di zaman Wali Kota Ajat M Priatna rumah pribadinya yang disewa oleh Pemkot Cimahi. Sehingga pada akhirnya sempat jadi temuan dalam persidangan, dimana Pemkot Cimahi mengeluarkan anggaran Rp520 juta/tahun untuk menyewa rumah tersebut.
Padahal jauh sebelum itu ketika Cimahi masih dipimpin oleh Wali Kota Itoc Tochija, rumah dinasnya mengontrak di Perumahan Perdatam Jalan Pesantren, Cimahi Utara. Lalu dilanjutkan oleh Atty Suharti saat menjabat sebagai Wali Kota Cimahi.
Selain menargetkan membangun rumah dinas wali kota dan wakil wali kota, Dicky juga menyampaikan keberhasilannya dalam mengendalikan inflasi.
Saat ini, inflasi Cimahi berada pada angka 0,31%, jauh di bawah rata-rata nasional. Kemudian target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di atas 5%.
Sementara itu, di Pulau Jawa Kota Cimahi dinobatkan jadi kota terbail kedua setelah Kota Semarang. Untuk urusan keterbukaan informasi publik, Cimahi jadi yang pertama di Jabar.
Lalu Cimahi juga sudah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah serta mampu meningkatkan PAD-nya menjadi Rp500 miliar.
"Itu semua diraih berkat kersa keras semua pihak dan melalui pendekatan sistemik. Saya juga lebih mengedepankan strategi tehnokratik daripada populis karena bukan pejabat politis, dan selalu berpatokan pada 3M. Yakni memudahkan, melancarkan, dan meningkatkan," tuturnya.
Sebagai pemimpin tanpa mahkota, Dicky sadar jika jabatannya akan segera berakhir seiring akan dilantiknya Ngatiyana dan Adhitya Yudhistira sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi.
Pria lulusan ITB ini mengaku dirinya datang ke Kota Cimahi tanpa beban karena tidak membawa gerbong siapa-siapa. Alhasil ketika jabatannya akan berakhir pun tidak merasa terbebani hutang budi.
"Ketika saya diberikan mandat sebagai Pj Wali Kota Cimahi saya berupaya menjalankan dengan baik dan tidak ada beban. Beban biaya dan beban politik, sebab saya datang ke sini (Cimahi) sendiri, tidak bawa gerbong siapapun, jadi integritas tetap terjaga," ucapnya.
Dicky menceritakan bagaimana dia awalnya mendapatkan mandat sebagai Pj Wali Kota Cimahi pada 22 Oktober 2023. Bagaimana saat itu dirinya mendapatkan sejumlah pesan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Pj Gubernur Jawa Barat.
Dirinya mendapatkan pesan dari Mendagri, yakni tatkala dirinya dipilih sebagai Pj wali kota berdasarkan kecakapan dan kemampuan dalam mengelola pemerintahan.
Kemudian diminta untuk mensinergiskan antara program pusat dengan daerah dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selama 20 tahun ke depan.
Sebagai Pj dirinya harus memiliki konsep, kekuatan dan follower baik dalam konteks birokrasi maupun masyarakat. Pj juga harus berani membuat terobosan kreatif tanpa melanggar aturan.
"Bukan hanya di birokrasi, namun juga masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," ucapnya.
Lalu pelayanan publik harus semakin baik dan ketersediaan data dan tata ruang kota harus memiliki peraturan daerah atau Perda. Serta manfaatkan posisi pj lantaran tidak semua bisa mendapatkan atau peluang yang sama. Sejarah mencatat, baru kali ini seorang pj bisa menjabat lebih dari 1 tahun.
Sementara pesan dari Pj Gubernur Jawa Barat, lanjut Dicky, beliau meminta dirinya untuk mensinergiskan antara program Pemkot Cimahi dan Pemprov Jawa Barat.
"Kala itu beliau meminta saya agar persoalan inflasi di Cimahi harus segera diatasi, termasuk persoalan kebutuhan pokok yang saat itu mengalami kelangkaan," paparnya.
Kemudian, dirinya diminta untuk meningkatkan pelayanan dasar, khususnya persoalan sampah dan sanitasi lingkungan lantaran di Cimahi belum bebas dari persoalan buang air besar sembarangan (BABS) dan pemenuhan kebutuhan air bersih.
Termasuk diminta untuk meningkatkan pelayanan dan pemanfaatan aset, inventarisasi aset, pemanfaatan Cimahi Techno Park dan Baros Information, Technology and Creative Center (BITC) untuk ruang ekonomi kreatif dan ruang budaya.
"Tidak mudah menjalankan pesan yang diberikan Mendagri dan Pj Gubernur Jawa Barat sebagai atasan, makanya sedari awal saya berupaya menumbuhkan kepercayaan baik dari birokrat maupun masyarakat," pungkasnya. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
