Hasil survei ini pun, tutur Wahyu seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kebijakan yang lebih pro-rakyat.
"Ketidakpuasan publik yang tinggi menunjukkan adanya kebutuhan akan perbaikan dalam berbagai aspek pemerintahan," tutur Wahyu.
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi terpilih periode 2025-2029, kata dia, memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan solusi lebih efektik dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
"Artinya banyak PR yang harus diselesaikan, terutama di kebutuhan-kebutuhan mendasar. Seperti harga bahan pokok. Walaupun bukan kebijakan kabupaten, tapi minimal ada progres dari bupati baru untuk mengendalikan harga. Termasuk lapangan pekerjaan dan lain-lain," ucapnya.
Editor : Agus Warsudi
Artikel Terkait
