"Kalau saya tidak salah ada 22 proses penanganan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Kota Bandung," ujarnya.
Dimas mengatakan dugaan politik uang masih muncul di Pilkada 2024, namun tidak ada kasus yang dapat ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Hal ini disebabkan oleh aturan yang mengharuskan adanya kesimpulan yang sama antara Bawaslu dan kepolisian sebelum kasus dapat dinaikkan ke tahap penyelidikan.
"Ada dua faktor utama yang menyebabkan kasus sulit dinaikkan ke tahap penyelidikan. Pertama, kesulitan mendapatkan barang bukti, baik berupa uang maupun sembako. Kedua, sulitnya mencari saksi yang bersedia memberikan keterangan," ungkap Dimas.
"Untuk bisa dinaikkan ke tahapan penyelidikan, minimal harus ada dua laporan yang bisa kita simpulkan," tambahnya.
Di sisi lain, Bawaslu Kota Bandung juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data pemilih dalam memastikan kualitas pemilu. Dimas menyatakan bahwa pemutakhiran data yang baik akan menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang lebih akurat, sehingga mengurangi risiko pemilih kehilangan hak pilihnya.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
