Lebih rinci, Iswara menyebutkan beberapa pos anggaran yang berhasil dipangkas secara signifikan, antara lain perjalanan dinas, belanja makan-minum, rapat-rapat di luar kantor, belanja percetakan yang hampir 100% dikurangi berkat implementasi paperless, serta peniadaan kunjungan ke luar negeri.
Dana hasil efisiensi sebesar Rp5,1 triliun tersebut, kata Iswra, kemudian dialokasikan untuk belanja yang lebih berkualitas dan prioritas.
"Yang 5,1 triliun ini kita gunakan untuk belanja yang lebih berkualitas. Untuk membangun ruang kelas baru, untuk membangun irigasi, untuk membangun jalan infrastruktur baik jalan kabupaten kota maupun jalan provinsi. Kemudian untuk mengurangi stunting, kemudian untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi," terangnya.
Iswara mengungkapkan bahwa program-program prioritas ini menjadi fokus utama Dedi dan Erwan dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan, Jabar menjadi provinsi dengan angka realokasi anggaran terbesar di Indonesia dari 38 provinsi yang ada.
Untuk sektor infrastruktur, dari total efisiensi, dialokasikan anggaran sekitar Rp2,4 triliun. Iswara menjelaskan bahwa awalnya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) mengajukan kebutuhan sebesar Rp4 triliun untuk infrastruktur jalan provinsi sepanjang 3.200 km.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
