"Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 yang memuat berbagai bentuk fasilitasi pemerintah terhadap keberlangsungan dan pengembangan pesantren," tambahnya.
Saepuloh menekankan pentingnya prinsip partisipasi dan dialog dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah daerah, terutama yang berdampak luas pada masyarakat.
Dia berharap pemerintah dapat melibatkan secara aktif stakeholder terkait, termasuk pesantren, tokoh pendidikan, dan masyarakat sipil, untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adil, akuntabel, dan tidak menimbulkan kegaduhan sosial.
"Seharusnya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, terutama yang berdampak luas pada masyarakat, harus didasarkan pada prinsip partisipasi dan dialog," katanya.
"Pelibatan aktif dari stakeholder terkait, termasuk pesantren, tokoh pendidikan, dan masyarakat sipil, akan menghasilkan kebijakan yang lebih adil, akuntabel, dan tidak menimbulkan kegaduhan sosial," tandasnya.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
