Ono menyimpulkan, bahwa polemik terkait vasektomi ini tidak perlu dibahas panjang karena hanya untuk viralitas media sosial saja.
Karena, kata Ono, hal ini bertabrakan dengan perundang-undangan dan juga fatwa MUI.
"Kalaupun kebijakan ini benar-benar direalisasikan, konteksnya pun hanya untuk bansos dari Pemprov Jabar bukan dari pusat. Tapi tetap saja akan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dibandingkan misalnya dengan Pergub. Saya yakin KDM tak akan berani merealisasikan kebijakan ini," tegasnya.
Ono mengungkapkan bila memang ingin menuntaskan masalah kemisikinan di Jawa Barat, ia menyarankan KDM untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya karena hampir 2 juta orang warga Jabar menganggur serta meningkatkan lama sekolah dari 8 menjadi 12 tahun.
"Banyak hal bisa dilakukan, bukan malah membatasi penerima bansos. Karena masih banyak masyarakat yang berkeyakinan bahwa anak itu adalah anugerah Allah SWT. Jadi bila bansos dikaitkan dengan KB malah tidak merata dan menambah kemiskinan," tandasnya.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
