Fajar juga menyampaikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk terus dievaluasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kita harus jadi contoh dalam kejujuran. Tutup semua celah yang bisa dimanfaatkan untuk korupsi, kolusi, atau gratifikasi. Jangan beri ruang pada praktik-praktik yang hanya akan memperlambat kemajuan daerah,” tegasnya.
Ia tak hanya menyoroti peran aparatur sipil negara, tetapi juga mengajak komunitas, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi masyarakat agar menjadi pengawas aktif terhadap jalannya pemerintahan.
“Jangan sampai kita yang seharusnya menjadi penjaga, justru terjebak dalam lingkaran penyimpangan. Mari jadi bagian dari solusi,” katanya.
Lebih lanjut, Fajar menjelaskan bahwa Pemkab Sumedang telah melakukan sejumlah terobosan melalui sistem digitalisasi layanan publik dan penguatan legalitas koperasi rakyat berbasis pendekatan hukum dan keadilan.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
