"Pengembangan wisata dan restoran sampai kawasan hunian di Lembang itu rata-rata melanggar aturan tata ruang dan Perda KBU. Mestinya ditertibkan kalau memang ada komitmen menjaga keberlangsungan ekosistem," tandas Wahyudin.
Ancaman tak hanya datang dari banjir dan longsor. Potensi gempa akibat aktivitas Sesar Lembang yang membentang dari Kabupaten Bandung hingga Padalarang juga menjadi momok menakutkan. Lebih ironis lagi, banyak bangunan wisata di Lembang berdiri tepat di atas zona sesar aktif tersebut.
"Kemudian rata-rata bangunan wisata di Lembang juga berdiri di atas zona Sesar Lembang. Ini sangat berbahaya karena potensi gempa dan longsor yang terjadi," ungkap Wahyudin.
Reaksi pemerintah baru terlihat setelah bencana menerjang. Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengakui adanya alih fungsi lahan di Lembang, usai respons dari Gubernur Jawa Barat terkait rentetan bencana. Jeje bahkan turun langsung meninjau lokasi terdampak longsor di Desa Wangunsari dan Cikahuripan.
"Tentunya nanti kita cek izin pembangunan, akan diperketat. Apalagi ini kan masuknya wilayah KBU (Kawasan Bandung Utara). Nanti kita akan kaji semuanya," janji Jeje saat ditemui di Lembang, Sabtu (24/5/2025).
Janji penertiban dan pengkajian izin tentu disambut baik. Namun, pertanyaan besarnya adalah, apakah langkah ini tidak terlambat? Akankah pesona Lembang tetap lestari, ataukah terus tergerus beton dan bencana akibat abai pada alam? Waktu akan menjawabnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
